HukrimTanjungpinang

Kepala Inspektorat Dicecar 16 Pertanyaan

Pemko
Kepala Inspektorat Kota Tanjungpinang usai diperiksa

TANJUNGPINANG, MR – Kepala Inspektorat Kota Tanjungpinang dicecar dengan 16 pertanyaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Rabu (29/10).

Tengku yang juga menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang itu diperiksa terkait dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,2 miliar.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Inspektorat Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan bahwa dirinya dipertanyakan sebanyak 16 pertanyaan dengan inti pertanyaan seputaran tugas pokok.

“Pertanyaan masih seputaran tugas pokok,” katanya usai diperiksa.

Lanjutnya, selaku kepala Inspektorat dengan adanya berita dugaan penggelapan pajak pihaknya sudah menindak lanjuti dengan membentuk tim.

Tim terdiri dari lima orang dan sampai saat ini masih bekerja. Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ini bisa selesai.

“Belum ada laporan dari tim, semoga dalam waktu singkat ada hasil,” sebutnya.

Pengelapan pajak tersebut diduga dilakukan oknum pegawai di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) inisial Y.

“Sampai saat ini pihaknya baru melakukan pemeriksaan dan beberapa orang yang terlibat juga belum diketahui,” ujarnya.

Kasintel Kejari Tanjungpinang, Rizky Rahmatullah menuturkan, sudah mulai memeriksa, Kepala Inspektorat dan besok akan memanggil dua orang lagi termasuk Kepala BP2RD Tanjungpinang serta satu orang lagi.

Pemanggilan ini, untuk meminta keterangan dan mengumpulkan bukti – bukti, dokumen terkait dengan penggelapan pajak di dinas terkait.

“Paling lama minggu depan sudah rangkum semuanya,” jelasnya

Dalam minggu ini, pihaknya menjadwalkan pemanggilan untuk 4 orang terkait kasus dugaan penggelapan pajak tersebut.

“Hari ini satu, besok ada dua orang, dan Kamis satu orang,” ucapnya.

Rizky menuturkan, pihaknya akan menuntaskan kasus yang merugikan negara tersebut dengan sejelas jelasnya.

“Kami akan buka selebar lebarnya kasus ini, supaya jelas dan tuntas,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang menyatakan akan memanggil dan memeriksa pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang atas dugaan korupsi, penggelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 1,2 miliar di Pemko Tanjungpinang.

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai BP2RD kota Tanjungpinang itu, dilakukan dalam rangka proses penyelidikan dugaan penggelapan yang terjadi.(red)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close