AnambasHukrimPemerintahanPeristiwa

Kades dan Sekdes Matak Anambas Jalani Sidang Dakwaan, Terkait Dugaan Korupsi APBdes

Dua terdakwa Awaluddin (Kades) Matak dan Fendi Surya Irawan (Sekdes) Matak Kabupaten Kepulauan Anambas menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Tanjungpinang, MR – Dua terdakwa Awaluddin (35) selaku Kepala Desa (Kades) Matak dan Fendi Surya Irawan, selaku Sekretaris Desa Matak Kabupaten Kepulauan Anambas menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (9/5/2022).

Sidang dipimpin majelis hakim Risbarita Simarangkir SH didampingi dua hakim Adhoc Tipikor, Albiferri SH MH dan Syaiful Arif SH MH kali ini mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa Anambas, yakni Bambang W SH.

Sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Pemerintah Desa Matak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 ini, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.211.636.726, berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Perbuatan terdakwa Awaluddin selaku Kades telah melakukan perbuatan bersama-sama terdakwa Fendi Surya Irawan selaku Sekretaris Desa Matak, menggunakan APBDes 2019 atas 4 kegiatan,” ujarnya.

Namun dari sejumlah rangkaian kegiatan tersebut, terdapat 4 peristiwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 211.636.726. Nilai tersebut sebagaimana tertera dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Perbuatan terdakwa dengan tidak melakukan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Rencana Anggaran Kas (RAK) desa, serta pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang dibuat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Terhadap dakwaan JPU tersebut, kedua terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan eksipsi pada sidang, Senin 23 Mei 2022 mendatang.

Kemudian Majelis Hakim, menunda sidang selanjutnya pada Hari Senin, 23 Mei 2022 dengan Agenda Menyampaikan Keberatan (eksepsi). Bar

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close