HukrimKepriPemerintahan

Kejati Kepri Sosialisasi Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorative Justice di Kabupaten Karimun

Kepri Prov
Kepala Kejati Kepri Gerry Yasid, didampingi Asintel Kejati Kepri, Lambok M.J Sidabutar, serta Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kajari Karimun Meilinda, menjadi narasumber pada Sosialisasi “Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorative Justice” di Gedung Nilam Sari Kantor Bupati Karimun.

Karimun, MR – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) Gerry Yasid, didampingi Asintel Kejati Kepri, Lambok M.J Sidabutar, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Karimun, Rabu (27/7/2022)

Saat tiba di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Meilinda, bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq, serta Anggota DPRD Provinsi Kepri, unsur FKPD Kabupaten Karimun, Perwakilan Instansi Vertikal dan BUMN di Kabupaten Karimun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Karimun.

Dalam Kunjungan Kerja Kajati Kepri Gerry Yasid, SH, MH ke Kabupaten Karimun juga dilaksanakan Silaturahmi dan Sosialisasi “Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorative Justice” di Gedung Nilam Sari Kantor Bupati Karimun.

Dikesempatan tersebut, Gerry Yasid, yang juga sebagai narasumber mengatakan bahwa penerapan keadilan restoratif yang dicanangkan Kejaksaan RI bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum yang humanis bagi masyarakat.

“Restorative Justice mewujudkan keadilan hukum yang memanusiakan manusia dengan menggunakan hati nurani. Sekaligus melawan stigma negatif yang tumbuh di masyarakat yaitu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Gerry.

Sehingga, lanjut Gerry, perkara-perkara yang sifatnya ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan dan tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dengan cara memediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam penyelesaian permasalahan memiliki tujuan utama pemulihan kerugian pada korban dan pengembalian pada keadaan semula.

“Lebih daripada itu, melalui RJ (Restorative Justice), stigma negatif atau labeling “orang salah” itu dihapuskan. Ia tidak akan diadili di depan umum dan diberi kesempatan untuk bertaubat atau berubah. Kalau dalam masa kesempatan itu diberikan, orang itu kembali mengulangi perbuatannya, maka dia siap untuk dipenjara,” jelasnya.

Penyelesaian perkara melalui RJ mendapat respon positif dari masyarakat. Hal itu dibuktikan sejak terbitnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan relatif meningkat dengan banyaknya permintaan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Selain mensosialisasikan RJ, Kajati Kepri beserta rombongan juga mengunjungi Satuan Kerja Kejaksaan Negeri di jajarannya guna memberikan motivasi atau support dalam kinerja di daerah agar dapat maksimal. Kunjungan kerja itu juga bertujuan untuk secara langsung memantau kondisi sarana dan prasarana kantor juga kondisi pegawai dalam mendukung pelayanan yang prima kepada publik sebagai Aparat Penegak Hukum (APH).

“Saya berpesan kepada Kajari Karimun Meilinda, menjalin sinergitas dengan pihak Pemerintah Kabupaten Karimun dan unsur FKPD Kabupaten Karimun dalam melakukan pengawalan, pengamanan dan pendampingan hukum terhadap Proyek Pembangunan Strategis Pemerintah melalui Bidang Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Dialog Interaktif dengan peserta yang hadir dan berlangsung dengan lancar dan komunikatif serta penyerahan tali asih oleh Kajati Kepri didampingi Kajari Karimun, Bupati Karimun dan Unsur FKPD Kabupaten Karimun kepada perwakilan masyarakat Kabupaten Karimun. (Bar)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close