Tanjungpinang, mejaredaksi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tanjungpinang kini menjadi mesin ekonomi baru yang berputar hingga Rp800 juta per hari. Sayangnya, sebagian besar bahan baku seperti sayuran masih dipasok dari luar daerah. Artinya, uang ratusan juta rupiah itu belum sepenuhnya berlabuh di kantong warga lokal.
Sekretaris Daerah Tanjungpinang, Zulhidayat, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif melayani penerima manfaat MBG. Setiap dapur mengelola anggaran sekitar Rp45 juta per hari untuk melayani 3.000 siswa.
“Jika ditotal mencapai sekitar Rp800 juta per hari. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak menikmati perputaran uang ini?” ujarnya, Selasa (17/2/2026).
Kebutuhan Ayam 300 Kg per Dapur, Pasar Sempat Terdampak
Dalam operasionalnya, setiap SPPG membutuhkan sekitar 300 kilogram daging ayam per hari. Tingginya permintaan ini bahkan disebut berdampak pada pasokan di pasar tradisional Tanjungpinang.
Sementara untuk sayuran, sebagian besar masih didatangkan dari luar kota. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan produksi pertanian lokal di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau tersebut.
Padahal, jika dihitung dari skema anggaran, setiap siswa mendapatkan alokasi Rp15 ribu per hari. Rinciannya, Rp10 ribu untuk bahan baku makanan seperti ayam dan sayur, Rp3 ribu untuk operasional dan upah kerja, serta Rp2 ribu untuk sewa alat dan dapur.
Peluang Ekonomi Lokal
Pemerintah Kota Tanjungpinang mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton dalam program strategis ini. Kebutuhan ayam dan sayur yang stabil setiap hari membuka peluang usaha yang relatif pasti pasarnya.
“Kenapa tidak kita manfaatkan? Beternak ayam atau menanam sayur agar perputaran uang MBG bisa dinikmati warga sendiri,” kata Zulhidayat.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Pemko tengah mengupayakan pengelolaan sekitar 1.600 hektare lahan terlantar. Proses administrasi masih berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan harapan lahan tersebut segera dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan peternakan.
Jika terealisasi, langkah ini tak hanya menopang kebutuhan MBG, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru.
