Tanjungpinang, MR – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kembali menyerahkan bantuan pangan cadangan beras dari pemerintah untuk tahun 2023. Bantuan kali ini ditujukan kepada masyarakat Kota Batam.
Proses penyaluran dimulai dari Kelurahan Langkai, dilanjutkan ke Kelurahan Sei Pelunggut, keduanya berada di Kecamatan Sagulung, dan berakhir di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, pada Selasa (10/10/2023).
Total 96 kepala keluarga di Kelurahan Langkai dan 100 kepala keluarga di Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung menerima bantuan. Sementara di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, bantuan disalurkan kepada 3.000 kepala keluarga dalam dua tahap.
Inisiatif ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Batam. Kota Batam memiliki sekitar 32.533 KPM, masing-masing mendapatkan 10 kg beras.
Penyaluran bantuan mencakup periode September, Oktober, dan November 2023. Di seluruh Provinsi Kepri, terdapat 70.384 KPM yang tersebar di 7 kabupaten/kota, dengan total penyaluran beras mencapai 2.111.520 kg.
Bantuan Bertujuan Kendalikan Stabilitas Harga Pangan
Dalam pidatonya, Gubernur Ansar berharap bantuan sosial dan pangan dari pemerintah dapat membantu meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, ini juga bertujuan untuk mengendalikan stabilitas harga pangan di pasaran.
Gubernur Ansar juga mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan. Ia meminta ibu-ibu PKK dan Dekranasda untuk mengolah hasil-hasil pertanian menjadi makanan yang diminati masyarakat, sebagai bentuk substitusi pangan.
Selain bantuan pangan, Gubernur Ansar juga memaparkan beberapa hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Ini termasuk adanya rumah singgah di Jakarta dan Kota Batam yang dimanfaatkan oleh warga Kepulauan Riau yang sedang menjalani pengobatan.
Ada juga program bantuan modal usaha dengan bunga nol persen untuk pelaku UMKM, program beasiswa bagi siswa, dan bantuan transportasi untuk anak-anak sekolah dari daerah pedalaman.
Gubernur Ansar menambahkan, program sertifikat juga diberikan kepada warga yang tinggal di pesisir laut, dan ada bantuan asuransi bagi nelayan yang memiliki kapal di bawah 5 GT.
Penyaluran bantuan pangan pemerintah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bulog untuk penyediaan beras, Kantor Pos untuk distribusi, serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan 7 kabupaten/kota untuk pemantauan dan pengawasan.
Rilis/Editor: Rico Barino
