Tanjungpinang, mejaredaksi – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semakin serius mendorong pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh di wilayah Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Langkah ini diyakini mampu menjawab berbagai tantangan logistik dan potensi penyelundupan di kawasan perbatasan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, telah menginstruksikan percepatan kajian penerapan FTZ menyeluruh di Kepri.
“Senin nanti kami akan diundang Sekretariat Kepresidenan untuk membahas ini lebih lanjut,” ujarnya, Jumat (11/7/2025) di Dompak, Tanjungpinang.
Ansar juga menyoroti tingginya biaya logistik akibat prosedur impor yang berbelit, termasuk beras yang harus didatangkan dari Jawa. Ia pun mendorong Bea Cukai memberikan diskresi khusus bagi Kepri, mengingat statusnya sebagai daerah perbatasan yang memiliki wilayah FTZ.
“Saatnya Kepri diberikan perlakuan khusus agar akses bahan pokok tidak terlalu mahal. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” kata Ansar.
Dukungan terhadap rencana ini juga datang dari legislatif. Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menilai FTZ menyeluruh penting untuk memaksimalkan fungsi jembatan Batam-Bintan yang segera dibangun.
“Dengan FTZ menyeluruh, pengawasan cukup dilakukan aparat. Ini lebih efisien dan mencegah penyelundupan,” katanya.
Wahyu juga mengingatkan pentingnya menyertakan Karimun dalam kebijakan ini. “Jika tidak masuk FTZ, Karimun justru bisa jadi celah penyelundupan. Pemerintah pusat harus berpikir strategis,” tegasnya.
