Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat strategi daya saing investasi dengan mendorong penerapan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh di wilayah Bintan dan Karimun. Langkah ini dinilai menjadi kunci untuk menghilangkan kendala regulasi yang selama ini membatasi kelancaran produksi industri.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan serangkaian komunikasi intensif dengan kementerian terkait agar perluasan FTZ dapat segera memperoleh lampu hijau dari pusat.
“Kita sudah bertemu dengan Sesmenko. Setelah bertemu Pak Menko dan Pak Sesmenko kemarin, mereka akan membuat surat kepada Bapak Presiden. Nanti kita lihat perkembangannya,” ujarnya pada 21 November 2025.
Menurut Ansar, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan pembahasan lanjutan bersama Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
Salah satu fokus pembahasan adalah penjelasan mengenai potensi kehilangan pendapatan negara akibat penghapusan beberapa pungutan di kawasan FTZ. Namun, ia menilai manfaat ekonomi jangka panjang jauh lebih signifikan.
“Memang ada potensi kehilangan pendapatan negara, tapi multiplier effect-nya jauh lebih besar. Kepastian hukum bagi investor itu sangat penting,” tegasnya.
Selain soal fiskal, Ansar menyoroti perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang kerap menjadi hambatan dalam mobilisasi hasil produksi.
“Jangan sampai perlakuannya berbeda-beda. Itu menyulitkan mobilisasi produksi kalau sebuah kawasan terbagi dua. Karena itu kita dorong supaya FTZ bisa menyeluruh, termasuk Bintan dan Karimun,” ujarnya.
Minat investor pun disebut meningkat jika FTZ diperluas. Hal tersebut terlihat saat Ansar menghadiri agenda promosi Batam–Bintan–Karimun (BBK) di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.
Acara yang dihadiri sekitar 150 pelaku usaha tersebut menampilkan antusiasme tinggi terhadap kepastian regulasi FTZ di Kepri.
“Mereka mempertanyakan soal FTZ di Bintan dan Karimun yang harus menyeluruh. Saya sampaikan bahwa prosesnya sedang berjalan di pemerintah pusat,” jelas Ansar.
Ia menegaskan kembali usulan percepatan kepada Menko Perekonomian agar Kepri dapat segera menikmati dampak ekonomi dari hadirnya FTZ yang terintegrasi dan kompetitif.
