Galery dan AdvetorialKepriPemerintahan

Sukses GTRA Summit, Gubernur Kepri Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN

Kepri Prov
Penyerahan penghargaan pada acara Rakernas Kementerian ATR/BPN di Hotel Shangri-La, Jakarta. Foto: Biro Adpim Provinsi Kepri

Tanjungpinang, mejaredaksi – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dianugerahi penghargaan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024. Acara berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Kamis (7/3/2024).

Penghargaan itu diberikan atas peran sukses Gubernur Ansar dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023, yang diadakan di Kabupaten Karimun pada Agustus 2023 lalu.

Bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Bupati Karimun, Ansar diakui karena kontribusinya yang signifikan dalam kesuksesan acara tersebut.

Penghargaan ini diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, yang mewakili Gubernur Ansar.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas penghargaan ini. Ini adalah bentuk pengakuan atas kontribusi Pemprov Kepri dalam menyukseskan program pemerintah pusat,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Jumat (8/3/2024).

Ansar juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pemkab Karimun, seluruh pihak terkait, dan masyarakat yang telah mendukung serta menjadikan GTRA Summit 2023 sukses.

“Tanpa dukungan dan partisipasi dari semua pihak, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Kami berharap GTRA Summit 2023 dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Kepri,” tambah Ansar.

Selain kepada Gubernur Ansar, Kementerian ATR/BPN juga memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi lain yang telah mendukung dan menyukseskan program-programnya. Instansi-ini telah menjalin kolaborasi yang efektif dengan Kementerian ATR/BPN.

Diantara penerima penghargaan lainnya adalah Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah.

Kemudian ada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berperan dalam penyediaan database kependudukan untuk aplikasi pertanahan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam hal layanan, sertipikat, dan persuratan elektronik.

Tidak hanya itu, beberapa kepala daerah juga menerima penghargaan atas peran mereka dalam menyelesaikan konflik pertanahan, pencapaian pendaftaran tanah, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan sertipikasi tanah ulayat.

Rilis/Editor: Panca

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close