Padang,mejaredaksi – Kementerian UMKM menyiapkan pendampingan lanjutan bagi sekitar 38 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat yang terdampak bencana, setelah menerima bantuan Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.
Pendampingan tersebut diarahkan agar pengusaha tidak hanya kembali menjalankan usaha, tetapi juga mampu meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan usaha.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza mengatakan pemulihan UMKM pascabencana membutuhkan penanganan menyeluruh, mulai dari bantuan hingga penguatan kapasitas usaha.
“Dampak bencana terhadap UMKM dan bagaimana mengantisipasinya justru menjadi tantangan paling berat setelah bencana terjadi. Karena itu, kami hadir untuk memastikan pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan agar bisa memulai kembali usahanya dan menjaga keberlanjutannya,” ujarnya.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Kampus Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Jumat (03/10/2026).
Iamenegaskan, bantuan pemerintah tidak boleh berhenti pada penyaluran dana. Pengusaha juga perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan agar usaha yang dibangun kembali dapat berkembang.
“Kami memahami harapan Bapak dan Ibu pengusaha UMKM agar pendampingan ini tidak berhenti begitu saja. Karena itu, tujuan kami bukan sekadar menyalurkan bantuan yang kemudian digunakan tanpa arah pemberdayaan, melainkan memastikan bantuan tersebut mendukung pemulihan usaha,” katanya.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya berupa kerusakan alat produksi dan kehilangan persediaan. Pelaku usaha juga harus membangun kembali pelanggan, memperluas pasar, dan menjaga ekonomi keluarga.
Kementerian UMKM sebelumnya mengaktifkan Klinik UMKM Minang Bangkit pada 23 Januari 2026 dengan tiga tahapan pendampingan, yakni pulih mental, pulih usaha, dan bertumbuh.
Program peningkatan kapasitas kali ini dirancang menjangkau 1.475 pengusaha UMKM dan wirausaha di tiga regional. Sebanyak 752 peserta Regional II mengikuti kegiatan yang dipusatkan di Kota Padang.
Helvi mengatakan keberhasilan program harus terlihat dari perkembangan nyata usaha, bukan hanya jumlah peserta pelatihan.
“Keberhasilan kita juga tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan atau peserta yang hadir. Ukurannya harus terlihat pada perubahan nyata seperti produksi kembali berjalan, pesanan bertambah, pasar terbuka, pendapatan meningkat, dan mata pencaharian masyarakat tetap terjaga,” ungkapnya.
Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga inkubator, perbankan, dan mitra strategis agar pendampingan berlanjut setelah pelatihan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi dukungan Kementerian UMKM dalam membantu pengusaha terdampak bencana membangun kembali usaha mereka.
Mahyeldi menyebut Sumatera Barat memiliki hampir 750 ribu UMKM. Sektor tersebut menjadi penopang ekonomi daerah sekaligus sumber penghidupan masyarakat.
“Sumatera Barat memiliki hampir 750 ribu UMKM. Jika satu UMKM menopang satu keluarga dengan rata-rata lima orang, maka hampir empat juta masyarakat kita bergantung pada aktivitas ekonomi UMKM,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai pemulihan usaha membutuhkan kerja bersama agar pelaku UMKM dapat kembali produktif dan mempertahankan sumber penghidupan keluarga.
Melalui pendampingan dan kolaborasi lintas sektor, Kementerian UMKM berharap pemulihan usaha di Sumatera Barat berlanjut pada peningkatan produktivitas, perluasan pasar, dan daya saing produk lokal.
