Tanjungpinang, mejaredaksi – Wacana evaluasi dan kemungkinan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa tingkat SMA yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).
Meski muncul rencana efisiensi yang berpotensi mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat MBG secara nasional, Pemprov Kepri menegaskan masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
Ketua Satgas MBG Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan hingga saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari BGN terkait perubahan sasaran penerima manfaat program MBG.
“Juklak dan juknisnya masih menunggu dari BGN pusat. Namun, kita tetap mendorong agar program ini dapat terus menjangkau para penerima manfaat karena sangat dinantikan oleh anak-anak,” ujarnya, Senin (22/6/2026).
Ia berharap program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden tersebut tetap berlanjut untuk siswa SMA, mengingat manfaatnya dalam mendukung pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas generasi muda.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan segera berkoordinasi langsung dengan BGN pusat agar pelaksanaan MBG dapat dipercepat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Pemprov Kepri menargetkan pelaksanaan MBG dapat menjangkau sekitar 150 titik di kawasan pesisir dan daerah terpencil agar pemerataan akses gizi bagi anak-anak dapat terwujud.
“Kita akan segera berkoordinasi dengan Ketua BGN pusat agar program ini bisa direalisasikan, terutama bagi anak-anak di wilayah pesisir kepulauan dan kawasan 3T,” tegas Nyanyang.
Pemprov Kepri berharap keputusan akhir pemerintah pusat tetap mempertimbangkan kebutuhan siswa di daerah, terutama wilayah kepulauan yang memiliki tantangan akses dan pemerataan layanan gizi.
