Tanjungpinang,mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat transformasi digital pemerintahan.
Terbaru, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri mengintegrasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi pada Sistem Manajemen Riwayat Aset (SMART) milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri.
Integrasi tersebut ditandai dengan penyerahan Rekomendasi Integrasi TTE di Ruang Rapat Gedung Engku Putri, Dompak, Rabu (21/10/2026).
Rekomendasi diserahkan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kepri, Dwi Anggraini kepada Kepala DLHK Kepri, Indra Hidayat. Sementara Piagam Pengesahan diserahkan Sekretaris Diskominfo Kepri, James Simon Pattikawa.
Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi melalui Dwi Anggraini menyampaikan apresiasi atas komitmen DLHK dalam penerapan SPBE.
“Penyerahan rekomendasi ini merupakan bentuk komitmen bersama agar pemanfaatan teknologi digital dilakukan secara aman, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia menjelaskan, TTE tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keamanan dan kepastian hukum.
“Penggunaan TTE tersertifikasi tidak sekadar mempermudah proses administrasi, tetapi juga menjamin keaslian identitas penandatangan dan integritas dokumen elektronik,” ujarnya.
Dwi menambahkan, SMART menambah daftar panjang aplikasi strategis Pemprov Kepri yang telah menggunakan TTE.
“Dengan terintegrasinya TTE pada Aplikasi SMART, kami berharap semakin banyak perangkat daerah yang mengadopsi teknologi digital untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya,” tuturnya.
Sebelumnya, TTE telah terintegrasi pada aplikasi SIJARIMU, SIMETRIS, SIMRS, SIPANGKAS, SILAT, dan SIGAJIAN.
Sementara itu, Kepala DLHK Kepri, Indra Hidayat, menegaskan transformasi digital menjadi kebutuhan di tengah tantangan konektivitas wilayah kepulauan.
“Dengan diaktifkannya modul Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi SMART, kita mulai beralih menuju ekosistem kerja paperless yang lebih efisien, cepat, dan aman,” kata Indra.
Ia menutup dengan harapan besar atas kolaborasi ini.
“Kami berharap integrasi ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat digitalisasi tata kelola aset sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan digital yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.
