Tanjungpinang,mejaredaksi – Diskusi Akbar yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) bakal membahas persoalan fiskal dan arah pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, mendukung kegiatan tersebut saat menerima audiensi dan silaturahmi BEM FISIP UMRAH Dompak di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (08/10/2026).
Diskusi Akbar itu dijadwalkan berlangsung di lingkungan UMRAH pada 19 Oktober 2026 dengan melibatkan mahasiswa, akademisi, pemerintah daerah, DPR, serta pemangku kepentingan dari tujuh kabupaten/kota di Kepri.
Ketua Pelaksana Diskusi Akbar sekaligus demisioner BEM FISIP UMRAH, Muhammad Aidil Zulfa, menjelaskan forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam membahas persoalan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu isu yang akan diangkat ialah harmonisasi peran legislatif dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menanggapi rencana tersebut, Raja Ariza menilai keterlibatan mahasiswa penting untuk menghadirkan gagasan dan inovasi dalam menjawab berbagai persoalan daerah.
“Mahasiswa harus menjadi bagian dari ruang diskusi pembangunan. Terus mencari inovasi yang dapat mengatasi persoalan. Pemerintah tentu memiliki berbagai keterbatasan, sehingga diperlukan gagasan dan inovasi bersama,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi fiskal menjadi salah satu tantangan yang perlu dipahami bersama karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran perlu dihadapi melalui perencanaan yang tepat, sinergi antarpihak, serta pemanfaatan sumber daya dan anggaran secara efektif.
Selain persoalan fiskal, Raja Ariza menyarankan agar Diskusi Akbar turut membahas kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Isu tersebut dinilai relevan dengan karakter Tanjungpinang sebagai daerah kepulauan, terutama karena pengelolaan wilayah pesisir dan laut berkaitan dengan kehidupan serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia berharap Diskusi Akbar tidak hanya menjadi ruang bertukar pendapat, tetapi juga menghasilkan gagasan dan masukan yang dapat mendukung pembangunan daerah.
“Dari ruang dialog yang terbuka dan konstruktif, diharapkan tumbuh gagasan, masukan, dan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung arah pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
