Tanjungpinang,mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menjajaki kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk membuka peluang penyediaan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN), memperkuat digitalisasi daerah, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Peluang tersebut dibahas dalam audiensi Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama jajaran BTN di Tanjungpinang, Kamis (01/10/2026).
Rombongan BTN dipimpin Komisaris Independen Pietra Machreza Paloh, didampingi Regional Head Vidy Aryo Fajar, Branch Manager Toto Juniarto, Deputy Business Skendra Putra, serta Funding and Transaction Manager Ines.
Ia menyambut baik penjajakan tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan sektor perbankan perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu pembahasan menyangkut peluang penyediaan perumahan bagi ASN. Ansar menilai kerja sama tersebut dapat didalami untuk menghadirkan skema kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.
“Pemerintah Kepri tentu terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang memberikan manfaat nyata. Salah satunya bagaimana kita dapat menghadirkan kemudahan bagi ASN untuk memiliki hunian yang layak melalui skema yang sesuai dan terjangkau,” ucapnya.
Selain perumahan, kedua pihak membahas penguatan digitalisasi daerah untuk mendukung pelayanan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Ia juga mengatakan transformasi digital tidak sekadar penggunaan teknologi, tetapi harus mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“Digitalisasi bukan hanya mengenai penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi mampu memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Agenda lainnya menyangkut peluang kolaborasi untuk mendorong perekonomian Kepri.
Ia menyebut posisi strategis Kepri yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara menjadi potensi yang perlu didukung melalui kerja sama berbagai pihak.
Ia berharap penjajakan dengan BTN dapat diarahkan pada sektor produktif sehingga berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Prinsipnya, setiap kerja sama harus memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat. Kita ingin kolaborasi yang dibangun tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi tahap awal penjajakan kerja sama. Pembahasan teknis selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku.
