Tanjungpinang,mejaredaksi – Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau (Kepri) masih menghadapi kendala di lapangan. Pemerintah Provinsi Kepri meminta agar persoalan tersebut segera diidentifikasi agar tidak menghambat target pembangunan.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan persoalan seperti lahan, dokumen lingkungan, listrik, telekomunikasi hingga infrastruktur pendukung perlu ditangani melalui koordinasi lintas instansi.
Hal itu disampaikan Nyanyang saat memimpin Rapat Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat di Wilayah Kepri Tahun 2026–2027.
Dalam rapat tersebut, Nyanyang meminta masing-masing balai dan satuan kerja menyampaikan capaian program, realisasi fisik 2026, perkembangan administrasi, pekerjaan yang telah selesai maupun yang masih berjalan.
Ia juga meminta pekerjaan yang mengalami keterlambatan atau berpotensi tidak mencapai target disampaikan secara terbuka.
“Kalau ada permasalahan yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, kami siap hadir. Jangan sampai persoalan di lapangan berlarut-larut karena koordinasi yang tidak berjalan,” kata Nyanyang.
Menurut Nyanyang, pembangunan infrastruktur di Kepri memiliki tantangan tersendiri karena karakter wilayah yang terdiri dari banyak pulau.
Karena itu, program pemerintah pusat dan daerah perlu diselaraskan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau tidak boleh berjalan secara sektoral. Program pusat dan daerah harus saling mendukung, terutama dengan kawasan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan pariwisata, pelabuhan, serta sentra produksi masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah bidang menjadi perhatian, mulai dari infrastruktur air, jalan, perumahan dan sanitasi hingga pembangunan sekolah rakyat.
Pemprov Kepri juga mendorong sinkronisasi program pembangunan 2027 bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk mengoptimalkan peluang pembiayaan melalui APBN.
Sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain penyelesaian dokumen lingkungan, penyusunan DED, usulan program infrastruktur melalui APBN, penanganan perumahan, usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penyelesaian persoalan lahan.
Nyanyang menegaskan hasil rapat tidak berhenti pada inventarisasi program. Persoalan yang muncul akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi lintas instansi agar dapat segera ditangani.
“Pemprov Kepri juga akan menggelar rapat lanjutan secara tematik untuk membahas berbagai bottleneck pembangunan yang membutuhkan keputusan bersama,” jelasnya.







