Tanjungpinang,mejaredaksi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya soal piring anak sekolah, tetapi juga peluang pasar bagi pelaku usaha lokal.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mendorong koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan UMKM menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lewat Sosialisasi dan Business Matching Program MBG di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan ini digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Kepri bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi, membukanya sekaligus menekankan pentingnya kerja sama semua pihak.
“Kami ingin pemerintah, pengelola SPPG, koperasi, BUMDes, dan UMKM bergerak bersama, supaya program nasional ini benar-benar memberi dampak bagi perekonomian daerah,” kata Riki.
Pelaku usaha lokal diajak merebut peluang pasar yang terbuka, mulai dari hasil pertanian, perikanan, dan peternakan hingga produk olahan pangan. Dengan begitu, akses pasar diharapkan meluas, kapasitas usaha naik, dan daya saing produk lokal menguat.
Semangat itu dirangkum dalam pesan yang diusung : “Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha daerah untuk tumbuh melalui kemitraan yang berkelanjutan.”
Materi disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepri yang juga Sekretaris Satgas MBG Provinsi Kepri, Rika Azmi.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Kepri, dan Sumatra Barat, Syartiwidya, ikut memaparkan secara daring lewat Zoom.
Pemaparan mengacu pada Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026, yang mengatur penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan BUMDes dalam penyelenggaraan MBG.
Rika menegaskan, pelaku usaha perlu benar-benar siap sebelum menjadi pemasok SPPG.
“Pelaku usaha harus siap dari sisi kapasitas produksi, kualitas dan keamanan pangan, legalitas usaha, harga, serta kontinuitas pasokan. Itu syarat untuk membangun rantai pasok yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Aturan tersebut, lanjutnya, juga menekankan keterlibatan pelaku usaha setempat sebagai pemasok, agar produk dalam negeri terserap dan uang berputar di daerah.
Peserta berasal dari yayasan dan pengelola SPPG di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, koperasi, BUMDes, serta pelaku UMKM. Perwakilan pengurus TP-PKK Provinsi Kepri juga hadir mewakili ketuanya.
Dalam sesi business matching dan diskusi, peserta memetakan kebutuhan produk, kapasitas pasokan, standar mutu, harga, dan peluang kerja sama antara SPPG dan calon pemasok. Hasil penjajakan ini diharapkan menjadi dasar kemitraan yang transparan, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.
Pemprov Kepri berharap kegiatan tersebut tidak berhenti di sosialisasi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama nyata.
“Dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal, kami berharap MBG bisa memenuhi gizi masyarakat sekaligus memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kepulauan Riau,” tutupnya.
