Tanjungpinang,mejaredaksi – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengingatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memenuhi standar gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung program tersebut, tetapi pelaksanaannya tetap harus diawasi agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai ketentuan.
“Pemerintah tentunya mendukung program ini sekaligus melakukan pengawasan. Ada beberapa catatan yang mungkin perlu kami sampaikan sebagai masukan untuk pembenahan agar memenuhi standar gizi yang sudah ditentukan dan ditetapkan BGN pusat,” ucapnya.
Pernyataan itu disampaikan Lis saat peresmian SPPG Kampung Baru 3T di Jalan Yos Sudarso, Gang Jahan 8, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Rabu (14/10/2026).
Peresmian tersebut merupakan bagian dari peluncuran serentak 980 dapur SPPG di 16 provinsi yang ditargetkan melayani sekitar 1,4 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, yang hadir langsung di Tanjungpinang, menjelaskan bahwa peresmian tidak serta-merta membuat seluruh dapur SPPG langsung beroperasi penuh.
Setiap pengelola harus memastikan kesiapan peralatan, sumber daya manusia, standar operasional prosedur (SOP), serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum memberikan layanan.
“Setelah peresmian ini, bukan berarti SPPG langsung beroperasi. Perlu ada tahapan yang harus dipastikan, mulai dari kesiapan peralatan, sumber daya manusia, hingga seluruh kebutuhan operasional benar-benar siap,” sebutnya.
Sebelum beroperasi penuh, pengelola juga diminta melakukan uji coba pelayanan selama dua hingga tiga hari dengan melibatkan sejumlah penerima manfaat untuk memastikan kesiapan layanan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN untuk meminta uang atau imbalan dalam proses pembukaan SPPG. Jika menemukan praktik tersebut, masyarakat diminta melaporkannya kepada pihak berwenang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, yang juga menjabat Ketua Satgas BGN Kepri, menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG di Kepri telah mencapai 87 persen berdasarkan laporan yang diterimanya. Ia juga menyebut adanya tambahan 37 SPPG baru di sejumlah daerah.
“Di Kepri sekarang sudah 87 persen laporan untuk keseluruhannya. Saat ini ada tambahan 37 SPPG baru untuk daerah-daerah yang sudah ditentukan,” kata Nyanyang.
Ia meminta perhatian lebih terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama Kabupaten Lingga yang masih menghadapi persoalan stunting.
“Kami mohon perhatiannya untuk daerah 3T lainnya, karena ada daerah seperti Lingga yang perlu penanganannya, mengingat angka stuntingnya cukup tinggi. Kami mengharapkan arahan dan bimbingan agar pelaksanaan MBG di Kepri bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Nyanyang berharap pemerataan layanan SPPG dapat memastikan anak-anak di wilayah kepulauan, termasuk daerah yang sulit dijangkau, memperoleh akses pemenuhan gizi.
Melalui pengawasan dan kesiapan operasional yang memadai, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang ditetapkan.
