Jakarta, mejareaksi – Libur nasional bukan sekadar waktu untuk beristirahat, melainkan peluang emas yang bisa mendongkrak ekonomi daerah lewat sektor pariwisata. Hal ini terungkap dalam kajian terbaru Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bertajuk “Dampak Libur Nasional terhadap Sektor Pariwisata” yang resmi dirilis, Jumat (22/8/2025).
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, menegaskan bahwa momentum libur nasional seperti Tahun Baru, Lebaran, Imlek, Natal, hingga libur sekolah terbukti menjadi pendorong utama pergerakan wisatawan. Namun, pemanfaatannya masih belum merata di berbagai daerah.
“Banyak destinasi menghadapi tantangan berbeda, mulai dari lonjakan kunjungan mendadak, keterbatasan kapasitas layanan, hingga promosi yang belum sejalan dengan kalender libur nasional,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perjalanan wisatawan nusantara pada 2024 mencapai 1,02 miliar perjalanan, naik signifikan dari 839,7 juta pada 2023. Lonjakan ini terutama terjadi saat libur sekolah dan cuti bersama.
Dampaknya terasa langsung ke berbagai sektor: okupansi hotel meningkat, restoran dan atraksi wisata ramai, transportasi wisata melonjak, dan UMKM lokal ikut kebanjiran rezeki.
“Libur nasional memberi multiplier effect yang kuat terhadap ekonomi daerah,” kata Martini.
Studi di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat
Kajian Kemenpar yang dilakukan pada periode libur sekolah 2025 di tiga provinsi utama yakni Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat menunjukkan hasil signifikan.
Tingkat okupansi hotel meningkat hingga 60%, kunjungan destinasi naik 73,1%, dengan kenaikan pendapatan hotel sebesar 40% dan destinasi hingga 80,7%.
Selain dampak ekonomi, libur sekolah juga memperkuat ikatan sosial. Sebanyak 58,9% wisatawan berwisata bersama keluarga dan hampir seluruhnya (99,3%) mengaku puas dengan pengalaman berlibur.
Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan
Meski begitu, masalah klasik seperti kemacetan, keterbatasan fasilitas umum, dan kebersihan masih membayangi. Untuk itu, Kemenpar memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan meliputi: Promosi berbasis kalender libur nasional, Manajemen kapasitas destinasi saat high season, Peningkatan kualitas layanan serta Sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri
Asisten Deputi Manajemen Strategis Kemenpar, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menekankan bahwa libur nasional harus dipandang bukan hanya sebagai momentum tahunan, tetapi instrumen penting mempercepat pemulihan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata nasional.
“Dengan pendekatan terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan, libur nasional bisa menjadi motor utama pertumbuhan pariwisata Indonesia,” tegas Dewi.
Kajian lengkap dapat diunduh melalui laman resmi Kemenpar di www.kemenpar.go.id.
