Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat capaian kinerja pembangunan yang impresif sepanjang 2025. Hal itu terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam rapat paripurna DPRD Kepri, Senin (30/3/2026).
Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, Ansar menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.
Yang mencolok, dari total 458 indikator pembangunan yang diukur, sebanyak 436 indikator atau 95,20 persen masuk kategori “sangat tinggi”. Sisanya, mayoritas berada pada kategori tinggi, dengan hanya sebagian kecil yang masih perlu perhatian.
“Ini menunjukkan arah pembangunan Kepri berada pada jalur yang tepat,” kata Ansar.
Tak hanya dari sisi kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran juga menjadi sorotan. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,729 triliun atau 95,39 persen dari target. Sementara belanja daerah terealisasi Rp3,733 triliun atau 94,94 persen, mencerminkan serapan anggaran yang optimal.
Di sisi pembiayaan, Pemprov Kepri mencatat penerimaan sebesar Rp27,291 miliar dengan SiLPA sekitar Rp22,291 miliar. Angka ini menandakan pengelolaan fiskal yang relatif terkendali.
Ansar juga menekankan bahwa penyusunan LKPJ mengacu pada dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD Perubahan 2025 guna menjaga konsistensi kebijakan pembangunan.
Selain itu, pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat di empat sektor strategis—pertanian, olahraga, pekerjaan umum, dan transmigrasi—mencapai realisasi anggaran 92,46 persen.
Mengakhiri penyampaiannya, Ansar mengapresiasi sinergi dengan DPRD yang dinilai menjadi kunci capaian kinerja tersebut.
“Evaluasi ini harus menjadi pijakan agar Kepri semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
