Batam,mejaredaksi – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan anggaran Rp2,44 triliun untuk mendukung percepatan investasi dan pengembangan kawasan Batam pada 2027.
Rencana tersebut disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Arah pembangunan BP Batam 2027 mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern.”
“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” ucap Amsakar.
Dalam rancangan tersebut, terdapat rekomposisi anggaran sebesar Rp131,26 miliar. Anggaran itu diarahkan untuk mendukung kegiatan baru dan pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Amsakar menjelaskan, anggaran BP Batam akan dibagi ke dalam dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Selain belanja, BP Batam juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,44 triliun pada 2027.
Sumber penerimaan tersebut berasal dari berbagai unit penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam. Tiga kontributor utama ditargetkan berasal dari pengelolaan pertanahan, SPAM dan pengelolaan limbah, serta pengelolaan dan pengusahaan kepelabuhanan.
Amsakar berharap dukungan DPR RI dapat memperkuat pelaksanaan program BP Batam sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak bagi investasi dan masyarakat.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program Tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” katanya.
Komisi VI DPR RI kemudian menerima penjelasan BP Batam terkait pagu anggaran 2027 tersebut.
“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang,” tutup Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
