Banjir Rob Natuna dan Bintan Dibahas Bersama BNPB

Banjir rob terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Pemprov Kepri melakukan pembahasan bersama BNPB RI terkait penanganan banjir di Natuna dan Bintan. (Foto: Dokumentasi Meja Redaksi)

DISKOMINFO KEPRI – Penanganan banjir rob terjadi di Natuna dan Bintan dibahas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.

Pembahasan penanganan banjir rob ini dilaksanakan di Jakarta, Rabu (1/2/2023), antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad, bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto.

Dalam pertemuan Ansar menyampaikan sejumlah usulan infrastruktur penanggulangan banjir di dua kabupaten di Kepri yang terdampak banjir rob.

Turut mendampingi Ansar, Bupati Bintan Robby Kurniawan.

Untuk Kabupaten Natuna, Ansar mengusulkan rehabilitasi atau perbaikan Jembatan Semala. Jembatan sepanjang 20 meter ini rusak parah, roboh akibat banjir 15 Desember 2022.

“Kami telah melihat langsung. Perbaikan sangat urgen karena akses vital masyarakat,” jelas Ansar.

Jembatan Semala menghubungkan Desa Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Batubi.

Rusaknya jembatan ini praktis memutus akses orang dan kendaraan di kedua wilayah ini.

“Masyarakat sangat bergantung dengan jembatan ini. Rusaknya jembatan berdampak pula pada ekonomi masyarakat,” tambah Ansar.

Dibutuhkan setidaknya Rp10 miliar untuk mereabilitasi Jembatan Semala.

 

Penanganan Banjir Rob di Bintan Butuh Rp575 Miliar

Sedangkan untuk Kabupaten Bintan, Ansar mengusulkan pengendalian banjir pada badan jalan di empat titik, dan perpotongan bidang vertikal (alignment vertical).

Selain itu diusulkan pula pembangunan dan pelebaran jalan, pemenuhan standar keselamatan berkendara pada titik-titik rawan kecelakaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi box culvert.

Ansar juga mengusulkan rehabiltasi dan rekonstruksi 3 jembatan di Bintan, serta penguatan struktur jembatan dan rehabilitasi beberapa ruas jalan.

Untuk penanggulangan banjir di Kabupaten Bintan ini, Ansar memperkirakan dibutuhkan dana setidaknya Rp575 miliar.

Menurut Ansar, ruas jalan dan jembatan yang diusulkan itu merupakan jalan poros menghubungkan antar kecamatan.

Jalan dan jembatan merupakan akses utama menuju kawasan strategis nasional, kawasan perekonomian masyarakat, serta mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK).

Ansar berharap usulan ini bisa diterima karena menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat Kepri di perbatasan yang bergantung pada konektivitas jalan dan jembatan.

Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto menanggapi usulan dan berjanji akan menindaklanjuti.

“Akan segera kami masukkan usulan tersebut dalam dana tanggap darurat BNPB Kepri” ungkap Suharyanto.

Ia menyampaikan turut berbelasungkawa atas bencana yang terjadi di wilayah Kepri.

Penulis/Editor : Andri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *