Jakarta,mejaredaksi – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional harus berpihak kepada rakyat dan berlandaskan nilai-nilai ekonomi Pancasila. Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Di hadapan anggota dewan dan pejabat negara, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.
Menurut Prabowo, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu ataupun terpusat di wilayah tertentu saja. Negara, kata dia, harus hadir menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujarnya.
Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang baik dan birokrasi yang kuat sebagai fondasi negara maju. Ia menilai pemerintah harus mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan pekerjaan.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,” katanya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus memperkuat institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara agar tercipta lembaga yang profesional dan bersih dari praktik korupsi.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ungkapnya.
Selain itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Seluruh kementerian dan lembaga diminta bergerak cepat membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” tegasnya.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Presiden menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah. Program tersebut dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perputaran ekonomi hingga tingkat desa dan kecamatan.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu koperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” ujar Prabowo.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan energi baru dan terbarukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu langkah yang ditempuh ialah pembangunan energi surya serta konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.
“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM,” tutur Presiden.
