Tanjungpinang,mejaredaksi – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyebut wacana pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat masih dalam tahap pembahasan awal.
Menurutnya, ide tersebut muncul dari sejumlah gubernur di Indonesia sebagai respons atas tingginya beban anggaran daerah untuk belanja pegawai.
“Oh itu belum, itu kan baru wacana beberapa gubernur. Nanti coba kita komunikasikan dengan gubernur-gubernur,” ucapnya, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, beban gaji PPPK di daerah saat ini dinilai cukup tinggi, bahkan berpotensi melampaui batas ideal anggaran.
“Karena mungkin sudah melampaui 30 persen, tidak bisa dihindari. Tapi saya yakin pemerintah pusat, termasuk Mendagri, pasti ada kebijakan,” katanya.
Meski demikian, Pemerintah Kepri tetap membuka peluang untuk mendukung usulan tersebut jika telah menjadi kesepakatan bersama.
“Ya kalau semua sepakat nanti kita dukung. Kita juga kan pertimbangkan kemampuan pusat saat ini,” tambahnya.
Ia berharap, jika kebijakan ini terealisasi, dapat membantu mengurangi beban keuangan daerah secara signifikan.
“Ya mudah-mudahan, kalau itu bisa menurunkan beban kita juga,” tutupnya.
