Tanjungpinang,mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ( Pemprov Kepri) mulai mempercepat realisasi Program Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026.
Sebanyak 32 lokasi di kabupaten/kota Kepri telah dinyatakan lolos verifikasi dan siap dibangun tahun ini.
Dari jumlah tersebut, wilayah Natuna dan Kabupaten Lingga menjadi daerah prioritas pembangunan terbanyak.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, program tersebut merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan daerah.
“Hingga saat ini sudah ada 32 unit yang lolos verifikasi dan siap dibangun pada 2026. Paling banyak nanti di Natuna, kemudian Kabupaten Lingga, dan sisanya tersebar di kabupaten dan kota lainnya,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, Pemprov Kepri sebelumnya telah mengusulkan sebanyak 172 titik Kampung Nelayan Merah Putih ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Dari total usulan tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 100 unit dapat terealisasi secara bertahap.
Menurutnya, program ini juga telah diarahkan hingga ke tingkat desa agar proses pelaksanaan berjalan optimal.
“Kepala desa dan dinas perikanan di masing-masing daerah sudah kita arahkan agar semuanya bekerja keras menyukseskan program ini,” katanya.
Ia mengakui tantangan terbesar pembangunan kampung nelayan di Kepri adalah keterbatasan lahan daratan karena kondisi geografis daerah yang didominasi wilayah laut.
Namun demikian, Pemprov Kepri telah menyiapkan alternatif pembangunan dengan konsep kawasan di atas laut yang tetap terhubung dengan akses menuju daratan.
“Kendala utama memang lahan. Kalau daratan sedikit, pembangunannya bisa kita maksimalkan di atas laut dengan membangun akses-akses penghubung,” jelasnya.
Program Kampung Nelayan Merah Putih nantinya dibagi dalam dua kategori pembangunan, yakni kategori utama dengan nilai anggaran maksimal mencapai Rp22 miliar per unit dan kategori penyangga dengan anggaran sekitar Rp10 miliar hingga belasan miliar rupiah.
Ia menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari visi pembangunan nasional yang harus didukung penuh pemerintah daerah.
“Konsepnya dua, dan merupakan bagian dari program Asta Cita Bapak Presiden yang mesti kita dorong penuh di daerah dengan mengupayakan pemanfaatan aset Pemda,” pungkasnya.
