Tanjungpinang,mejaredaksi – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mendukung kebijakan pemerintah pusat apabila Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpeluang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun, Lis menegaskan kebijakan tersebut akan menjadi persoalan apabila seluruh pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah daerah. Saat ini, belanja pegawai dalam APBD Kota Tanjungpinang telah mencapai sekitar 58 persen.
“Selagi itu untuk kepentingan warga negara dan untuk masyarakat, kita mendukung,” ujar Lis, Kamis (20/8/2026).
Ia mengatakan kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, Pemko Tanjungpinang tidak lagi memiliki ruang anggaran yang cukup apabila beban pegawai terus bertambah.
“Tetapi yang jelas kalau itu dibebankan kepada pemerintah daerah, saya yakin pemerintah daerah sudah nggak mampu. Karena sekarang belanja pegawai di APBD itu sudah 58 persen,” ucapnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya belanja pegawai Pemko Tanjungpinang berada di kisaran 33 hingga 34 persen. Angka tersebut kemudian meningkat setelah adanya penambahan sekitar 1.800 PPPK, baik PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
“Awal mulanya kita cuma sekitar 33 sampai 34 persen saja. Tapi dengan menambah 1.800 orang PPPK dan juga PPPK paruh waktu, maka belanja pegawai itu menjadi 58 persen,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan Pemko Tanjungpinang tetap mendukung apabila pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk mengangkat PPPK menjadi PNS.
“Kalau memang ada kebijakan pemerintah pusat, kita mendukung sekali. Karena kita bagaimana menjaga eksistensi pegawai-pegawai PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu,” sebutnya.
Menurut Lis, jumlah pegawai di lingkungan Pemko Tanjungpinang mencapai lebih dari 5.613 orang. Dari jumlah tersebut, saat ini ASN Tanjunblinang yang berstatus PPPK penuh waktu tercatat sebanyak 1.5.14 orang. Sedangkan PPPK paruh waktu mencapai 1.182 orang.
Kondisi itu, kata Lis, membuat belanja pegawai Pemko Tanjungpinang terus meningkat dan telah jauh melampaui angka sebelumnya.
“Kalau itu memang ditanggung oleh pemerintah pusat. kami mendukung,” pungkasnya.
