Tanjungpinang, mejaredaksi – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar kegiatan Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (21/1/2025).
Acara ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui digitalisasi, sekaligus memperkuat kepatuhan hukum dengan sistem e-Audit.
Kegiatan ini dihadiri Kepala LKPP, Hendrar Prihadi beserta rombongan, serta Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan, Katalog Elektronik Versi 6.0 menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Melalui sistem ini, pengawasan dan pelaporan dapat dilakukan secara real-time dengan integrasi e-Audit. Hal ini mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengambil berbagai langkah untuk mempercepat implementasi, termasuk pembuatan akun Inaproc, sosialisasi kepada OPD, simulasi, dan uji coba langsung dengan pemerintah kabupaten/kota.
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menekankan pentingnya sistem e-Audit untuk mencegah kecurangan dalam pengadaan barang/jasa.
“Dashboard e-Audit memudahkan APIP memantau rincian transaksi e-Purchasing. Dengan transparansi ini, potensi penyimpangan dapat segera diidentifikasi,” jelasnya.
Hendrar juga memuji kinerja Pemerintah Provinsi Kepri, yang mencatat lebih dari 90% belanja produk dalam negeri dan 75% melalui UMKM pada 2023 dan 2024.
“Dengan belanja produk dalam negeri, kita mendorong ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendorong digitalisasi pengadaan di Kepri, mendukung visi pemerintah pusat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Penulis/Editor: Andri
