Batam,mejaredaksi – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemko Batam dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang ditandai dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik penghargaan tersebut. Ia menilai capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan pengingat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Ia menyampaikan, Pemko Batam berkomitmen memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.
Menurut Amsakar, pengelolaan keuangan daerah harus berjalan seiring dengan upaya mempercepat pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan kinerja yang semakin baik. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu mendukung program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam,” tambahnya.
Ia berharap capaian opini WTP dapat dipertahankan sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara berkelanjutan.
“Penghargaan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pengelolaan anggaran semakin optimal dalam mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
