Tanjungpinang,mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) belum membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Namun, kabar baik datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena pemerintah memastikan kontrak mereka tetap diperpanjang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Misni, mengatakan hingga saat ini pembukaan formasi CPNS masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, program PPPK tetap berlanjut.
“Sepertinya kita menangguhkan sementara. Untuk PPPK tahun ini masih lanjut, tahun depan juga masih lanjut,” katanya, Kamis (02/7/2026).
Menurutnya, Pemprov Kepri tidak memiliki rencana untuk mengurangi jumlah PPPK yang saat ini telah bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebaliknya, pemerintah akan tetap memperpanjang masa kontrak mereka karena kondisi anggaran masih memungkinkan.
“Kita tetap memperpanjang kontrak karena dari sisi penganggaran masih sama dengan tahun 2026. Jadi, tidak ada keinginan kita untuk mengurangi jumlah pegawai yang ada. Mudah-mudahan kebijakan ini berpihak kepada nasib PPPK,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri masih jauh dari ideal.
Berdasarkan peta kebutuhan pegawai, Kepri masih membutuhkan sekitar 24 ribu ASN, sementara jumlah ASN yang tersedia saat ini baru sekitar 12 ribu orang.
“Potensi kita masih kurang. Dengan 12 ribu pegawai yang ada saat ini, beban kerja tetap harus dijalankan. Kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada, karena mengangkat pegawai baru juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, terutama belanja pegawai,” jelasnya.
Ia menjelaskan kebutuhan ASN terbesar masih berada pada sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
Di bidang pendidikan, meningkatnya minat masyarakat terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membuat kebutuhan guru dengan kompetensi khusus ikut meningkat.
“Tren sekarang masyarakat lebih memilih SMK. Kebutuhan guru juga menjadi lebih spesifik, seperti jurusan permesinan, elektro, hingga perhotelan. Bahkan di Batam kita harus membuka SMK baru karena minat masyarakat cukup tinggi,” katanya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga tetap menjadi prioritas Pemprov Kepri. Menurut Misni, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
Ia menambahkan, kebutuhan ASN juga akan terus muncul seiring adanya pegawai yang memasuki masa pensiun. Karena itu, rekrutmen ASN melalui jalur CPNS tetap akan dibutuhkan pada masa mendatang.
“Yang pasti ke depan akan ada rekrutmen atau seleksi CPNS. Sebab nantinya memang tidak ada lagi ruang rekrutmen selain melalui pintu CPNS,” tegasnya.
