Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terus mematangkan proses pendataan pedagang yang akan direlokasi dari kawasan Gurindam 12 (G12) menjelang pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).
Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat mengatakan, saat ini proses verifikasi data pedagang masih dilakukan oleh Satpolpp bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menurutnya, pendataan tersebut bertujuan untuk memastikan jumlah pedagang yang akan menempati lapak maupun kios sementara sesuai dengan kapasitas yang tersedia.
“Saya di informasikan Kasatpol PP masih melakukan pendataan bersama oleh OPD teknis. Data jumlah pedagang nantinya akan disinkronkan dengan jumlah lapak atau kios yang tersedia. Verifikasi ini penting agar tidak ada data ganda maupun pedagang yang tidak terdata,” ujar Zulhidayat, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, proses sinkronisasi data menjadi bagian penting sebelum pelaksanaan pembangunan di kawasan G12 dimulai.
Ia menyebutkan, sebelum pekerjaan pembangunan dilakukan, para pedagang akan dipindahkan sementara ke lokasi yang telah disiapkan, salah satunya di kawasan Melayu Square dan sekitarnya.
“Tentu sebelum proses pembangunan dilakukan, saudara-saudara kita yang berjualan akan menempati lokasi relokasi yang telah disepakati bersama. Kita berharap seluruh pedagang bisa terakomodasi dengan baik,” katanya.
Berita terkait:Pedagang Taman Gurindam 12 Tanggapi Rencana Penataan Kawasan, Mayoritas Dukung Relokasi Sementara
Terkait kekhawatiran kapasitas lapak yang tersedia tidak mencukupi, Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi.
Berdasarkan pendataan awal yang dilakukan sebelumnya, jumlah lapak masih dinilai cukup untuk menampung para pedagang.
Namun demikian, Pemko Tanjungpinang tetap menyiapkan berbagai opsi apabila jumlah pedagang yang terverifikasi melebihi kapasitas yang tersedia saat ini.
“Pada pendataan awal sebenarnya lapak yang tersedia masih cukup. Tetapi kami juga sudah menyiapkan beberapa opsi apabila nantinya diperlukan tambahan lokasi. Pemerintah tidak hanya memiliki dua titik relokasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri juga terus dilakukan guna memastikan kesiapan lokasi-lokasi yang telah direncanakan sebagai tempat relokasi sementara pedagang.
Menurut Sekda, pemerintah berkomitmen memberikan fasilitas yang layak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang di kawasan tersebut.
“Intinya kami berharap seluruh pedagang dapat terakomodasi sesuai kesepakatan. Mereka mencari nafkah melalui UMKM dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi tempat yang layak untuk mereka berusaha,” tutupnya.
