KarimunPemerintahan

Siap Jadi Tuan Rumah GTRA Summit Tahun 2023, Bupati Karimun: Direncanakan Dihadiri Presiden Joko Widodo

Karimun
Bupati Karimun Aunur Rafiq, saat diwawancara para awak media. (Foto: Putra)

Karimun, MR – Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan bahwa Kabupaten Karimun sangat siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit yang akan digelar tahun 2023 ini.

“Kita akan tindaklanjuti kepada wakil Menteri ATR/BPN yang saat ini berada di Batam. Kita akan pertegas kembali, dan intinya Karimun siap jadi tuan rumah,” tegas Rafiq, Kamis (19/1/2023).

Selain itu, lanjut Rafiq, rencana kegiatan GTRA 2023 tersebut juga akan dihadiri secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Dengan kehadiran Presiden, maka Pemkab Karimun juga dapat mendorong hal-hal yang saat ini sangat penting bagi masyarakat.

“Presiden akan datang. Jadi nanti kita akan minta dorong soal bandara, sebagai daerah perbatasan untuk pertahanan dan keamanan, serta kemudian soal FTZ menyeluruh, pelabuhan dan pelabuhan perikanan kita,” ujar Rafiq.

Pada tahun 2022 lalu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) diwacanakan menjadi lokasi pelaksanaan GTRA Summit di tahun 2023. Sebelumnya juga sudah ditegaskan oleh Aunur Rafiq bahwa siap menjadi tuan rumah jika memang GTRA 2023 dilaksanakan di Karimun.

“Pemprov Kepri saat ini sedang mempersiapkan agenda yang akan digelar pada bulan September mendatang,” jelasnya.

Adapun kesiapan menjadi pelaksana menurut Rafiq, karena Karimun memiliki kondisi infrastruktur yang memadai untuk GTRA.

Infrastruktur tersebut diantaranya kesiapan pelabuhan, bandara, perhotelan hingga Coastal Area yang dapat menjadi lokasi untuk mengumpulkan ribuan orang.

“Kita dari sisi infrastruktur lebih siap jika dibandingkan Wakatobi sebagai tuan rumah,” ungkap Rafiq.

Namun, lanjut Rafiq untuk persiapan sebagai tuan rumah juga harus lebih dimatangkan.

Rafiq menyebutkan persiapan yang saat ini dilakukan seperti beberpa aspek teknis sertifikasi lahan pesisir, kawasan pemukiman masuk hutan, ataupun isu lain mengenai pertanahan yang ada di Karimun.

“Untuk kawasan pemukiman masuk hutan itu ada sekitar 3.000 hektar. Kemudian ada isu-isu lain yang menyangkut pertanahan. Isu-isu ini yang akan kita angkat,” pungkasnya. (Put)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close