
Tanjungpinang, MR – Terdakwa SC membantah sebagian keterangannya yang tertuang dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dalam sidang lanjutan kasus perzinahan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.
Terdakwa SC membantah melakukan perbuatan perzinahan sebagaimana dakwan Jaksa penuntut Umum (JPU), atas dugaan kasus asusila dengan oknum ASN pemerintah provinsi Kepri inisial AN.
Atas bantahan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Isdaryanto memerintahkan JPU, Desta Garinda Rahdianawati untuk menghadirkan saksi verbalisan yang menyidik untuk dikroscek.
Sementara itu, Penasihat Hukum Pelapor (mantan suami terdakwa SC), Agus Riawantoro, mengatakan didalam persidangan, SC tidak mengakui perbuatannya dan membantah BAP penyidik.
“Bantahan itu hak terdakwa untuk membantah BAP dan memiliki hak ingkar. Karena didalam hukum pidana pengakuan terdakwa itu tidak dikejar tetapi hakim memiliki keyakinan sendiri berdasarkan keterangan saksi-saksi,” jelas Agus di Tanjungpinang, Senin (30/1/2023).
Masih dikatakan Agus, Majelis Hakim bisa memutuskan, apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan, akan mempersulit diri sendiri.
“Karena dia tidak koorperatif dan itu akan memperberat hukumannya sendiri,” terangnya.
Sehingga, lanjut Agus, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, terdakwa bisa dikatakan bersalah. Sebab, seorang wanita yang sudah bersuami dan seorang lelaki yang sudah beristri, berada didalam satu ruangan dan jam yang tidak wajar.
Maka itu, Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi verbalisan (penyidik), Aipda Rio Agusta.
“Maka kasus ini makin terang dan bagus.Dan saya yakin terdakwa Sc sulit untuk mengelak dari jerat hukuman ini,” pungkasnya.
Terpisah, Humas PN Tanjungpinang, Isdaryanto membenarkan bahwa Hakim meminta JPU untuk menghadirkan saksi verbalisan, untuk mencocokkan keterangan.
“Intinya mencabut sebagian keterangan di BAP, jadi kita minta JPU hadirkan saksi verbalisan untuk kroscek,” ujarnya. (Ico)





