Jakarta, mejaredaksi – Menjelang berakhirnya penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerja sama dalam meningkatkan perlindungan, pengamanan, dan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (1/6/2026).
Pertemuan itu menjadi momentum evaluasi pelaksanaan haji tahun ini sekaligus membahas penguatan koordinasi, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung tata kelola haji yang lebih baik.
Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas dukungan dan pengamanan yang diberikan selama musim haji berlangsung.
“Koordinasi yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi faktor penting dalam memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan nyaman,” ujarnya.
Selain membahas aspek pengamanan, kedua pihak juga bertukar pengalaman terkait pengelolaan jutaan jemaah dari berbagai negara dengan dukungan teknologi modern yang diterapkan Arab Saudi.
Sementara itu, data Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah 2026 hingga 29 Mei mencatat penanganan 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi terkait penyelenggaraan haji.
Dari penanganan tersebut, sebanyak 26 tersangka telah ditetapkan dengan jumlah korban mencapai 550 orang dan total kerugian masyarakat sekitar Rp21,7 miliar.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan jemaah pada masa mendatang.
“Melalui evaluasi yang komprehensif dan penguatan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi, kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jemaah Indonesia diharapkan terus meningkat,” kata Johnny.
Ia menegaskan Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan sistem perlindungan yang semakin kuat dan terintegrasi.
“Penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
