Tanjungpinang,mejaredaksi – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak membuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berpuas diri.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad justru menjadikan capaian tersebut sebagai momentum untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan anggaran yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, mempertahankan opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan selama 16 tahun berturut-turut merupakan bukti konsistensi seluruh jajaran Pemprov Kepri dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut juga membawa tanggung jawab besar untuk terus melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek yang masih menjadi catatan BPK.
“Opini WTP ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi alat evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya, Senin (22/6/2026).
Ia mengatakan seluruh rekomendasi BPK akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari peningkatan kualitas perencanaan anggaran, optimalisasi sumber pendapatan daerah, hingga pengelolaan aset yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta mempercepat kesejahteraan di Kepulauan Riau.
“Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki kinerja. Yang paling penting adalah memastikan anggaran yang dikelola benar-benar memberikan hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, BPK RI kembali memberikan opini WTP kepada Pemprov Kepri atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Meski memperoleh opini terbaik, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi terkait penguatan perencanaan fiskal, peningkatan pendapatan daerah, dan pengelolaan aset pemerintah.
Ia berharap hubungan sinergis antara Pemprov Kepri dan BPK RI terus terjaga sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. (Adv)
