Tanjungpinang, mejaredaksi – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh pemerintah daerah di Kepri. Penyerahan ini dilakukan secara digital di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (17/12/2024).
Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari agenda nasional di Istana Negara pada 10 Desember 2024, di mana Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan DIPA dan TKD kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur.
Provinsi Kepri menerima alokasi anggaran sebesar Rp15,94 triliun dari total pagu APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun. Rincian anggaran tersebut meliputi:
- Belanja Kementerian/Lembaga: Rp7,48 triliun untuk 314 satuan kerja (Satker), yang disalurkan melalui KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam.
- Transfer ke Daerah: Rp8,45 triliun, yang dibagi ke seluruh pemerintah daerah di Kepri.
Berikut rincian alokasi TKD:
- Pemerintah Provinsi Kepri: Rp2,09 triliun
- Kota Batam: Rp1,6 triliun
- Kota Tanjungpinang: Rp719,95 miliar
- Kabupaten Bintan: Rp907,79 miliar
- Kabupaten Karimun: Rp812,63 miliar
- Kabupaten Lingga: Rp776,01 miliar
- Kabupaten Natuna: Rp854,94 miliar
- Kabupaten Kepulauan Anambas: Rp686,20 miliar
Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pentingnya eksekusi anggaran yang cepat dan tepat sasaran sejak awal tahun 2025.
“Saya mengingatkan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran dan pimpinan instansi vertikal di Kepri untuk menggunakan anggaran secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Kepada para Bupati dan Walikota, saya harapkan agar memastikan keselarasan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran RKP 2025,” ujar Ansar.
Ia juga menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk menghindari penyalahgunaan dana.
“Semoga hasil kerja kita dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kemajuan masyarakat Kepri dan bangsa Indonesia,” tutup Gubernur Ansar.
Acara tersebut dihadiri oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri Budiman, unsur Forkopimda, Bupati/Walikota atau perwakilannya, serta pimpinan instansi vertikal. Para Kuasa Pengguna Anggaran dan pengelola keuangan Satker turut mengikuti acara ini secara virtual.
Editor: Andri
