Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menjadikan penyelesaian utang atau belanja tunda bayar kepada pihak ketiga sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, saat menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (29/6/2026).
Ia mengakui, hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah masih memiliki kewajiban pembayaran kepada sejumlah pihak ketiga.
“Hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga. Penyelesaian kewajiban tersebut menjadi prioritas utama pada APBD Tahun Anggaran 2026,” tegas Lis.
Selain menuntaskan tunda bayar, Pemko Tanjungpinang juga menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat kondisi fiskal daerah.
Langkah tersebut meliputi peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, serta penguatan sistem pengendalian internal.
Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus dirancang secara cermat agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
Ia menegaskan, keseimbangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan akan terus dijaga sehingga setiap kebijakan anggaran tetap berpihak pada pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga.
Ia juga berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 bersama DPRD dapat menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
“Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan DPRD, kami optimistis pengelolaan fiskal daerah akan semakin sehat, transparan, dan berkelanjutan,” harapnya.
