Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengumumkan rasionalisasi anggaran hingga Rp252 miliar yang berdampak pada pemangkasan biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Langkah ini dilakukan guna menyesuaikan struktur belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Adi Prihantara, menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat perkiraan dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kepri.
“Pelaksanaan APBD tetap berjalan sesuai formula yang ditetapkan. Kami berterima kasih kepada DPRD yang turut membantu dalam penyelesaian perhitungan ini,” ujar Adi di Kantor DPRD Kepri, Senin (17/2/2025).
Ia menambahkan, berdasarkan Instruksi Presiden, belanja pendukung seperti kegiatan seremonial, pelatihan, serta biaya sewa akan dipangkas hingga 50 persen. Namun, pengecualian berlaku bagi kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Akibat efisiensi ini, tunda bayar mencapai Rp16 miliar. Total keseluruhannya masih dihitung, tapi yang jelas ada pengurangan signifikan,” tambahnya.
Adi memastikan bahwa rasionalisasi anggaran ini tidak akan mengganggu pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, kegiatan pemerintahan yang sebelumnya digelar di hotel kini akan dialihkan ke kantor untuk menekan biaya.
“Kami akan terus memastikan efisiensi berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Ismail | Editor: Andri












