Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tengah merancang strategi pembayaran cicilan sebelum mengajukan pinjaman dana ke pihak eksternal. Rencana ini menjadi langkah awal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihantara, mengungkapkan salah satu skema pengembalian yang disiapkan adalah memanfaatkan keuntungan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) di Kepri. Namun, dana PI tersebut baru dapat dicairkan pada 2028.
“Pola pengembalian sedang kita siapkan, karena PI baru bisa diambil pada tahun 2028,” jelas Adi, Kamis (14/8/2025).
Pemprov Kepri saat ini menjajaki dua calon pemberi pinjaman, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Pertemuan dengan kedua pihak telah dilakukan untuk membahas mekanisme pinjaman, termasuk tenor, bunga, dan skema pembayaran.
“Opsinya ada dua, PT SMI atau BRK Syariah. Keduanya sudah kami jajaki,” tambahnya.
Sesuai arahan Gubernur Kepri, dana hasil pinjaman akan dialokasikan untuk proyek infrastruktur berskala besar. Beberapa di antaranya adalah pembangunan jalan layang (flyover) Kilometer 7 Tanjungpinang dan sejumlah proyek strategis di kabupaten/kota se-Kepri.
Adi menegaskan bahwa besaran nilai pinjaman belum diputuskan, karena Pemprov masih fokus pada finalisasi pola pengembalian.
