Jakarta,mejaredaksi – Satgas Pangan Polri mulai menyelidiki dugaan praktik kartel dan persekongkolan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit setelah menemukan penurunan harga di tingkat petani yang tidak sejalan dengan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.
Penyelidikan dilakukan bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan tidak ada praktik usaha yang merugikan petani maupun mengganggu persaingan usaha yang sehat di sektor perkebunan sawit.
Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Ade Simanjuntak, mengatakan pihaknya menemukan indikasi yang perlu didalami karena harga TBS justru mengalami penurunan saat harga CPO global menunjukkan tren positif.
“Kami menduga terdapat indikasi kartel atau persekongkolan yang menyebabkan harga TBS turun di tengah kenaikan harga CPO dunia. Karena itu, kami akan melakukan penyelidikan bersama KPPU, baik di tingkat pusat maupun daerah,” sebutnya, dalam Rapat Koordinasi Perkembangan dan Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (08/6/2026).
Menurutnya, Satgas Pangan mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis sekaligus melindungi kepentingan petani sawit yang menjadi tulang punggung perekonomian di berbagai daerah.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pihak-pihak yang sengaja menekan harga TBS di tengah kondisi pasar yang menguntungkan.
Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Pertanian, sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit tercatat belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai perkembangan harga pasar. Data perusahaan tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
“Perintah Bapak Presiden jelas, petani harus dibela. Harga TBS seharusnya berpotensi naik karena harga CPO dunia meningkat dan nilai tukar dolar menguat. Tidak ada alasan harga TBS justru turun,” tegas Amran.
