Batam,mejaredaksi – Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan insan pers di Batam.
Langkah tersebut ditegaskan bukan untuk membatasi kritik, melainkan untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan media.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan silaturahmi dengan media menjadi ruang untuk saling bertukar pandangan sekaligus memastikan informasi mengenai pembangunan Batam dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah tetap menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis. Kritik dinilai penting karena dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting,” katanya.
Namun, Tuty berharap kritik maupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap melalui proses jurnalistik yang kuat, mulai dari verifikasi, konfirmasi, penggunaan data hingga keberimbangan.
“Kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat. Ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data dan ada keberimbangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan akses informasi dan ruang konfirmasi bagi media.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat mencegah informasi yang tidak lengkap berkembang di tengah masyarakat.
“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan,” katanya.
Tuty menilai hubungan pemerintah dan media tidak seharusnya hanya terbangun ketika muncul persoalan. Komunikasi perlu dilakukan sejak awal agar pemerintah dapat menjelaskan kebijakan, sementara media dapat menyampaikan kondisi yang dirasakan masyarakat.
“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal,” lanjutnya.
Ia bahkan menegaskan BP Batam tidak membutuhkan media yang hanya menyampaikan pemberitaan positif mengenai pemerintah.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional,” tegas Tuty.
Ia juga menuturkan bahwa kritik yang disampaikan berdasarkan data dan melalui proses konfirmasi justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Bagi BP Batam, komunikasi tersebut diharapkan tidak sekadar membangun hubungan baik dengan media, tetapi menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat.
“Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” pungkasnya.
