Tanjungpinang, MR – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2021 diproyeksi mengalami defisit sebesar Rp 518 miliar.
Terkait hal tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, membenarkan jika saat ini APBD Provinsi Kepri mengalami defisit. Sehingga pihaknya terpaksa melakukan perubahan struktur APBD TA 2021.
“Anggaran APBD Kepri memang berat saat ini, mengalami defisit,” ungkap Ansar di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (9/8/2021).
Dikatakan Ansar, untuk menyikapi hal itu lanjutnya, pihaknya pun terpaksa melakukan perubahan struktur APBD TA 2021. Selain itu, Pemprov Kepri juga menyiasatinya dengan menghapus serta merubah sejumlah kegiatan yang dianggap tidak penting dan mendesak.
“Sekarang kita fokuskan untuk masyarakat dalam penanganan penanggulangan Covid-19,” pungkasnya.
Defisit anggaran tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengalami defisit. Namun untuk angka, Ia menyampaikan belum mengetahui pasti.
“Memang benar APBD TA 2021 mengalami defisit. Tapi sepertinya tidak sebesar Rp518 miliar,” ungkap Ketua Banggar DPRD Provinsi Kepri ini.
Dikatakan Jumaga, defisit anggaran tersebut dikarenakan tidak tercapainya sejumlah target pajak-pajak serta target pungutan retribusi yang telah di tetapkan.
“Seperti pajak kendaraan yang hingga saat ini belum mencapai target, selain itu retribusi-retribusi juga tidak jalan atau belum ada pemasukan,” ungkapnya.
Selain itu, defisit anggaran tersebut juga disebabkan karena pengurangan penerimaan dari pusat yakno dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 50 persen.
“DAU untuk kita dari Rp 1,1 Triliun di potong 50 persen. Semua ini karena dampak mewabahnya Covid-19,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kepri, Kamarudin Ali mengharapkan, Gubernur Kepri berserta seluruh jajarannya dapat mengatur dan merancanakan program-program pembangunan dengan cermat di tengah kondisi defisit anggaran saat ini.
“Iya, dalam pembahasan bersama antara Pemprov dan DPRD Kepri APBD Kepri mengalami defisit sebesar Rp 518 miliar,” katanya.
Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil 2 Bintan – Lingga ini mengungkapkan, bedasarkan hasil pembahasan antara Pemprov Kepri dan DPRD Provinsi Kepri defisit anggaran itu dipicu karena tidak tercapainya target pendapatan seperti PAD jasa labuh jangkar, retribusi RZWP3K dan retribusi lainnya.
“Kemarin jasa labuh jangkar ditergetkan sebesar Rp 200 Miliar, retribusi RZWP3K ditargetkan Rp 10 Miliar. Itu semua tak tercapai belum yang lainnya juga tak tercapai,” tutupnya.
Sebagaimana di ketahui APBD Provinsi Kepri TA 2021 sebesar Rp 3,9 Triliun. Dimana rinciannya pendapatan daerah sebesar Rp 3,7 triliun sementara belanja daerah sebesar Rp 3,9 triliun. Bar
