Batam,mejaredaksi – Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan berbagai program prioritas nasional di Provinsi Kepulauan Riau terus berjalan sesuai target.
Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Batam, Selasa (08/7/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
Gubernur Ansar mengatakan, Pemprov Kepri berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Asta Cita Presiden melalui berbagai program pembangunan daerah yang selaras dengan program strategis nasional.
“Visi kami adalah mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata. Seluruh program pembangunan daerah juga diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di Kepri,” ujarnya.
Ia memaparkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri hingga 23 Juni 2026 telah menjangkau 594.278 penerima manfaat atau 87,47 persen dari target, dengan dukungan 239 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 407 koperasi. Sebanyak 271 koperasi telah memiliki lahan, sedangkan 136 lainnya masih dalam proses penyediaan lahan.
Untuk Program Sekolah Rakyat, Kepri telah memiliki 201 peserta didik yang tersebar di Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sementara Program Kampung Nelayan Merah Putih telah mengusulkan 124 lokasi, dengan empat lokasi telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ia juga menyampaikan capaian pembangunan Kepri yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I 2026 mencapai 7,04 persen, tertinggi di Sumatera.
Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp64,67 triliun atau 136 persen dari target RPJMD, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,53, tertinggi di Sumatera.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kami ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, termasuk pengelolaan dana transfer, penyelenggaraan pemerintahan, serta kebijakan di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan,” katanya.
Menurutnya, secara umum pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di Kepulauan Riau sudah berjalan baik.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap diminta melakukan penyempurnaan agar pelaksanaannya semakin optimal.
“Secara umum pelaksanaan program nasional di Kepri sudah berjalan baik. Namun tentu masih ada beberapa hal yang perlu terus disempurnakan,” tutupnya.
