Batam,mejaredaksi – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2027 tidak boleh hanya mengejar serapan anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Amsakar saat memberikan tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (07/10/2026).
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai masukan fraksi DPRD menjadi bahan penting untuk menyempurnakan Ranperda APBD 2027 dengan tetap mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan, arah kebijakan KUA-PPAS 2027 serta kemampuan keuangan daerah.
Ia mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan hingga kemampuan pemeliharaan.
Pembangunan tersebut mencakup peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru serta infrastruktur dasar dan aksesibilitas di wilayah mainland maupun hinterland.
Untuk persoalan banjir, Pemko Batam menyiapkan penanganan secara terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, penguatan daerah resapan, sistem pompa hingga pengendalian kawasan rawan banjir.
Sementara sektor persampahan diarahkan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) hingga pengelolaan akhir.
Pemerintah juga mengarahkan pembangunan lanjutan landfill Tempat Pembuangan Akhir (TPA), TPS 3R serta pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Pendidikan dan Kesehatan
Di sektor pendidikan, Pemko Batam menyiapkan bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta.
Program lainnya mencakup beasiswa mahasiswa, termasuk mahasiswa hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan mebel dan peralatan pendidikan serta peningkatan kompetensi guru.
Untuk kesehatan, Amsakar mengatakan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan.
“Fokus perhatian diarahkan pada pemenuhan target UHC serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Embung Fatimah,” ungkapnya.
Perhatian juga diberikan terhadap ketersediaan tenaga kesehatan, obat, alat kesehatan, layanan rujukan serta pemerataan akses pelayanan.
Bidik Tenaga Kerja Lokal
Di sektor ekonomi, Pemko Batam akan menyelaraskan peningkatan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Program yang disiapkan meliputi pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, pemberdayaan industri serta pembinaan dan fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM.
Ia juga menegaskan sinergi dengan BP Batam dan dunia usaha untuk memperkuat kepastian investasi, kemudahan perizinan dan pengembangan industri.
Menurutnya, investasi harus memberikan efek berganda bagi masyarakat melalui lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja lokal, kemitraan UMKM serta transfer pengetahuan dan keterampilan.
Bahkan, Pemko Batam telah menandatangani nota kesepahaman bersama 30 perusahaan besar di Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
“Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam dalam memperkuat kepastian investasi, kemudahan perizinan, pelayanan, infrastruktur, dan pengembangan industri agar memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan, kemitraan UMKM, transfer pengetahuan dan keterampilan, serta penguatan ekonomi lokal,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah menyiapkan subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial bagi lansia, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, subsidi sembako untuk pengendalian inflasi serta dukungan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Ia menegaskan seluruh program tersebut harus berbasis data dengan kriteria penerima yang jelas, verifikasi, pengawasan dan evaluasi manfaat.
Ia juga memastikan indikator kinerja APBD 2027 harus jelas, terukur, transparan serta berorientasi pada keluaran dan hasil.
“Pemerintah berkomitmen menjaga ruang fiskal agar belanja operasional tidak mengurangi ruang bagi pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin mengatakan jawaban pemerintah tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan Ranperda APBD 2027 selanjutnya.
Pembahasan akan dilanjutkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai mekanisme pembahasan APBD.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 berjalan konstruktif, terbuka, efektif dan tepat waktu sehingga menghasilkan anggaran yang realistis, taat aturan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Batam.
