Tanjungpinang, MR – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta Bawaslu dapat mengantisipasi berbagai pelanggaran, termasuk praktik politik uang (money politic) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Ansar saat menggelar audeinsi bersama Komisioner Bawaslu Kepri di Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (6/2).
Pentingnya mengantisipasi praktik politik uang yang menurutnya bisa saja terjadi dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun depan itu.
“Itu semua mesti diantisipasi agar tidak mencederai proses pesta demokrasi kita ini,” pinta Ansar.
Pencegahan pelanggaran Pemilu dikatakan Ansar sesuai dengan tugas dan kewenangan dimiliki. Bawaslu berwenang melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang akan kita laksanakan nanti.
Sementara itu, dalam pertemuan itu Ketua Bawaslu Kepri Said Abdullah Badawi menyampaikan sejumlah hal terkait persiapan Pileg dan Pilpres 20224.
Di antaranya terkait Surat Edaran Kemendagri mengenai pendanaan pelaksanaan Pilkada 2024. Baik itu Pilkada Gubernur Wakil Gubernur, Pilkada Bupati Wakil Bupati, dan Pilkada Walikota Wakil Walikota.
Hadir dalam pertemuan itu Komisioner Bawaslu Indrawan Susilo Prabowoadi, Rosnawati, Zulhadril Putra dan Mariyamah. Gubernur Ansar didampingi Widyaiswara Ahli Utama Lamidi, Tim Percepatan Syarifah, Kabid Kesbang Provinsi Kepri Yunus dan Kepala Diskominfo Provinsi Kepri Hasan. (Red/Med)
