Tanjungpinang, mejaredaksi – Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan, yang turut berimbas pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2026 mendatang.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan bahwa TKD tahun 2026 turun menjadi Rp1,4 triliun, dari sebelumnya Rp1,9 triliun. Kondisi ini membuat total APBD Kepri 2026 yang semula dirancang Rp3,967 triliun harus disesuaikan menjadi Rp3,471 triliun.
“Penurunan ini tentu berdampak pada belanja, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, penyesuaian belanja pegawai dan belanja rutin lainnya masih dalam tahap pembahasan,” ujar Nyanyang, Kamis (30/10/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kepri kini tengah memilah anggaran berdasarkan prioritas, agar program strategis daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional.
“Jadi nanti kita tentukan program prioritasnya apa saja. Kita hitung juga pendapatannya supaya tetap seimbang,” tambahnya.
Menghadapi situasi ini, Pemprov Kepri juga mulai menggeser fokus ke peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sektor potensial.
“Untuk memperkuat keuangan daerah, kita akan dorong BUMD supaya lebih produktif. Sementara opsi pinjaman masih menunggu persetujuan DPRD,” ungkapnya.
Langkah efisiensi dan inovasi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal Kepri tanpa mengorbankan pelayanan publik. Dengan strategi tersebut, Pemprov Kepri berupaya tetap ‘sehat’ secara fiskal di tengah ketatnya kebijakan pusat.
