Tanjungpinang,mejaredaksi – Upaya memperkuat sistem pengawasan internal terus dilakukan Pemerintah Tanjungpinang melalui kegiatan asistensi peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang digelar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dan BPKP Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri).
Kegiatan entry meeting berlangsung di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota, Senin (18/5/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza serta jajaran perangkat daerah.
Raja Ariza menilai pendampingan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas pengawasan dan membangun budaya birokrasi yang lebih berintegritas.
“Dalam kesempatan ini kami menegaskan bahwa tingkat pengendalian risiko korupsi masih perlu terus ditingkatkan, karena respons terhadap risiko yang muncul masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai,” ujarnya.
Menurutnya, komitmen membangun birokrasi yang bersih harus diwujudkan melalui peningkatan pengawasan, transparansi pelayanan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintahan.
“Seluruh perangkat daerah diminta untuk terus berbenah dan meningkatkan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Raja Ariza.
Ia berharap asistensi tersebut mampu meningkatkan pemahaman aparatur terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai instrumen penting dalam mencegah praktik penyimpangan.
“Semoga seluruh kepala perangkat daerah semakin memahami pentingnya penerapan SPIP dan pengendalian korupsi terintegrasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPKP Kepri, Mudzakir menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi yang menunjukkan perlunya penguatan kebijakan antikorupsi di lingkungan Pemerintah Tanjungpinang
Ia menilai peran inspektorat perlu diperkuat, terutama dalam meningkatkan kemampuan pengawasan investigatif guna menutup celah potensi penyimpangan.
“Strategi pencegahan korupsi juga perlu diperkuat, disertai peningkatan kapabilitas pengawasan investigatif pada inspektorat sebagai garda terdepan pengendalian internal Pemerintah Daerah,” jelas Mudzakir.
BPKP, lanjutnya, siap mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengawasan sekaligus memberikan pembinaan kepada perangkat daerah agar tata kelola pemerintahan semakin efektif dan profesional.
“Kami bersama pemerintah daerah khususnya terhadap Inspektorat akan bersama-sama memperbaiki tata kelola dan memberikan bimbingan kepada seluruh perangkat daerah,” tutupnya.
