Balikpapan, MR – Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tujuh poin penting ditujukan kepada gubernur se Indonesia saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
Pertama, Presiden meminta pemerintah provinsi agar mendorong kabupaten dan kota untuk berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Ini berkaitan dengan dicabutnya aturan PPKM pada akhir 2022 lalu.
“Dengan dicabutnya PPKM pada akhir 2022 lalu. Kita harap berdampak meningkatnya belanja masyarakat, sehingga muncul ekonomi yang lebih baik. Gubernur harus ikut menjaga agar konsumsi rumah tangga bisa terjaga dan meningkat” kata Presiden.
Joko Widodo meminta Pemprov tidak menunda segala iven seni, olahraga dan lainnya, mempermudah perizinan dan mengeluarkannya minimal sebulan sebelum penyelenggaraan.
“Dari iven-iven inilah akan menyerap banyak belanja masyarakat, sehingga tidak ada dana yang mengendap di tabungan,” sebut Joko Widodo.
Terkait hilirisasi, Presiden meminta pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada pengelolaan minerba, namun juga hidang perikanan, pertanian dan perkebunan.
“Saya yakin semua daerah punya potensi yang besar, dan semua daerah punya potensi yang sama. Yang penting kita harus kreatif dan terus berinovasi. Tidak boleh hanya terjebak dengan hilirisasi minerba saja,” kata Jokowi.
Di sektor pangan, Jokowi minta Gubernur ikut menjaga stabilitas pasokan dan harga.
“Yang keempat saya ingatkan, tingkatkan terus belanja produk dalam negeri. Kita sama-sama bantu agar UMKM naik kelas,” tegasnya.
Selain itu, para gubernur juga diminta untuk menjaga iklim investasi. Agar izinnya dipermudah, terus mengundang investor, promosi serta meningkatkan daya tarik.
“Perbaiki konektivitas jalan nasional ke jalan Provinsi. Itu salah satu upaya meningkatkan daya tarik,” katanya.
Stanting dan tenaga honorer juga menjadi perhatian serius Presiden.
Untuk masalah stanting, Jokowi minta agar gubernur mengingatkan bupati dan walikota supaya melakukan pengecekan yang detil dan berkala terhadap daerah yang masih tinggi. Presiden minta harus ada penurunan tiap tahunnya.
“Untuk tenaga honorer di beberapa daerah masih ada. Dan saat ini masih digodog di Menpan RB. Kita minta agar ada jalan tengah yang baik untuk ini. Harus dipikirkan bersama,” tutup Jokowi.
Penulis/Editor : Andri
