Batam, mejaredaksi – Festival Media Selat Malaka 2026 tidak sekadar menjadi ajang berkumpulnya para jurnalis. Lebih dari itu, festival yang digelar di Batam dan Tanjungpinang tersebut menjadi ruang untuk membicarakan masa depan jurnalisme di kawasan kepulauan dan perbatasan.
Tabuhan kompang (rebana) menandai pembukaan Festival Media Selat Malaka di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026). Kegiatan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama AJI Batam dan AJI Tanjungpinang itu mengangkat isu kemerdekaan pers dan keadilan hak asasi manusia di Asia Tenggara.
Festival tersebut mempertemukan jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia, akademisi, aktivis, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta sejumlah peserta dan mitra dari negara lain.
Ketua Festival Media Selat Malaka 2026, Adam Zulfikar, mengatakan festival tersebut dirancang bukan hanya sebagai tempat bertemunya para pekerja media, tetapi juga ruang memperluas diskusi mengenai kondisi media dan jurnalisme, khususnya di kawasan kepulauan dan perbatasan.
“Di tengah situasi seperti sekarang, ruang untuk berdiskusi, bertukar perspektif, dan membicarakan berbagai persoalan justru mesti terus diperbanyak,” kata Adam saat membuka Festival Media Selat Malaka 2026 di Ruang Auditorium, Gedung Utama Lantai 2 Poltek Batam, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Adam, persoalan yang dihadapi jurnalis saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tantangan serupa juga dirasakan media dan jurnalis di negara-negara Asia Tenggara.
Karena itu, Selat Malaka dipandang memiliki makna penting sebagai ruang pertemuan berbagai kepentingan lintas negara.
“Selat Malaka bukan hanya batas geografis; ia adalah ruang yang mempertemukan kita. Dari sini, kita melihat ada banyak isu melampaui batas negara yang bisa dibicarakan bersama, terutama terkait media, jurnalisme, demokrasi, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam festival adalah bagaimana jurnalisme dapat tetap menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida, mengatakan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu alasan pentingnya festival tersebut digelar di Batam dan Tanjungpinang.
Ia mempertanyakan apakah suara masyarakat dari seluruh wilayah kepulauan telah mendapatkan ruang yang setara dalam praktik jurnalistik.
“Indonesia itu negara kepulauan. Semua pulau ini penting. Namun, pertanyaannya, apakah seluruh suara dari pulau-pulau itu telah mendapatkan ruang yang setara dalam jurnalisme kita?” kata Nany.
Menurut Nany, jurnalis yang bekerja di wilayah kepulauan dan perbatasan menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Jarak geografis, biaya transportasi, keterbatasan jaringan komunikasi, minimnya sumber daya redaksi hingga kesulitan mengakses informasi dan narasumber menjadi sejumlah kendala nyata yang dihadapi.
Kondisi tersebut membuat proses peliputan terkadang membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari.
Situasi itulah yang membuat festival tidak hanya diarahkan sebagai agenda pertemuan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar dan bertukar pengalaman antarjurnalis.
“Festival media ini bukan sekadar festival media biasa, bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, melainkan kesempatan bagi kita semua untuk belajar mengapa jurnalisme itu sangat penting,” katanya.
Nany menuturkan jurnalisme memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan di sekitarnya, mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan hak atas informasi.
Di sisi lain, jurnalis juga dituntut membuka ruang pemberitaan bagi kelompok rentan yang selama ini kurang terdengar, seperti nelayan, masyarakat adat, perempuan, pekerja migran dan kelompok minoritas.
Namun, keberlangsungan jurnalisme juga tidak terlepas dari aspek perlindungan terhadap pekerja media.
“Jurnalis harus bebas dari intimidasi, memiliki akses terhadap informasi, mendapatkan pelindungan ketika menghadapi ancaman, serta memperoleh hak-hak ketenagakerjaan yang layak,” ujarnya.
Nany menegaskan pelindungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kehidupan berdemokrasi.
Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengatakan Batam dan Tanjungpinang memiliki posisi strategis untuk menjadi ruang pembahasan mengenai kemerdekaan pers dan solidaritas jurnalis lintas negara.
Menurutnya, kawasan Selat Malaka sejak dahulu tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga ruang perjumpaan budaya, pengetahuan dan gagasan.
“Karena itu, Batam dan Tanjungpinang sangat relevan menjadi tempat untuk membicarakan kemerdekaan pers dan solidaritas jurnalis lintas batas,” kata Bambang.
Bambang mengatakan posisi Batam sebagai kawasan industri, investasi dan perbatasan membuat daerah ini berhadapan dengan berbagai persoalan kompleks.
Mulai dari perdagangan manusia, lingkungan pesisir, transisi energi, pembangunan industri hingga keamanan digital.
Dalam situasi tersebut, pers memiliki peran penting untuk memastikan proses pembangunan berlangsung secara transparan dan tetap memperhatikan suara masyarakat.
“Kemerdekaan pers bukan hanya kepentingan jurnalis. Kemerdekaan pers adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, terverifikasi, berimbang, dan bebas dari tekanan,” ujarnya.
Namun, Bambang mengingatkan kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan etika dan profesionalisme, terlebih di tengah maraknya disinformasi dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“AI dapat membantu mengolah data dan mempercepat produksi informasi. Namun, teknologi yang sama dapat digunakan untuk membuat deepfake, memanipulasi gambar, dan menyebarkan informasi palsu,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat perguruan tinggi dan media memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi.
Kampus berperan dalam menyiapkan pengetahuan, riset dan inovasi, sedangkan media membantu memastikan pengetahuan tersebut dapat dipahami, diuji dan dimanfaatkan masyarakat.
Festival Media Selat Malaka 2026 digelar selama beberapa hari di Batam dan akan dilanjutkan di Tanjungpinang.
Panitia menyiapkan puluhan kegiatan, mulai seminar internasional dan nasional, lokakarya, pelatihan jurnalistik, diskusi hingga pameran foto.
Festival juga dirangkai dengan pertunjukan seni yang mengangkat kesenian lokal Kepulauan Riau.
Setelah rangkaian kegiatan di Batam selesai, peserta akan melanjutkan kegiatan ke Tanjungpinang, termasuk mengikuti sarasehan di Pulau Penyengat.
Adam menegaskan seluruh kegiatan festival diselenggarakan secara mandiri tanpa menggunakan anggaran APBN maupun APBD.
Pembukaan festival juga diawali dengan doa bersama untuk lima jurnalis bersama sejumlah awak kapal yang dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau.
Adam mengajak seluruh peserta untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing.
“Semoga mereka diberikan keselamatan dan keluarga yang menunggu diberikan kekuatan serta ketabahan,” ucap Adam.
Nany juga menyinggung hilangnya para jurnalis tersebut dalam pidatonya. Menurutnya, hilangnya para jurnalis bukan sekadar persoalan profesi, melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.
Festival Media Selat Malaka 2026 selanjutnya dilanjutkan dengan rangkaian diskusi, lokakarya dan pelatihan yang membahas berbagai isu seputar media, demokrasi, hak asasi manusia serta persoalan masyarakat di kawasan kepulauan dan perbatasan.
