Tanjungpinang, mejaredaksi – Wacana penghentian operasional penerbangan Garuda Indonesia di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang menuai respons serius dari Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan. Ia meminta agar rencana tersebut dikaji ulang sebelum benar-benar diterapkan pada 9 Februari 2026 mendatang.
Iman mengaku terkejut saat menerima informasi tersebut. Menurutnya, keputusan menghentikan layanan penerbangan Garuda di Tanjungpinang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian dan citra ibu kota Provinsi Kepri.
“Kami cukup terkejut. Harapannya, Garuda Indonesia bisa mempertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan final,” ujar Iman di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, selama ini Garuda Indonesia memiliki peran strategis sebagai penopang mobilitas masyarakat, dunia usaha, serta sektor pariwisata di Tanjungpinang dan sekitarnya. Keberadaan maskapai nasional itu juga dinilai menjadi simbol kemajuan daerah.
“Keberadaan Garuda menunjukkan bahwa Tanjungpinang adalah kota yang berkembang dan memiliki konektivitas penting. Jika ini dihentikan, dampaknya bisa luas,” tegasnya.
DPRD Kepri bersama Pemerintah Provinsi Kepri pun berkomitmen mendorong agar rencana tersebut dibahas secara komprehensif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, demi menemukan solusi terbaik.
Sementara itu, General Manager Bandara RHF Tanjungpinang, Mohamad Setiadi Dermawan Wakan, menyampaikan bahwa informasi terkait rencana penghentian penerbangan Garuda masih bersifat lisan dan belum disertai surat resmi.
“Kami memang sudah mendengar informasi tidak terbang lagi per 9 Februari. Namun, hingga kini kami masih menunggu kepastian resminya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihak bandara masih menunggu penjelasan detail dari manajemen pusat Garuda Indonesia terkait alasan dan kebijakan tersebut.
