Natuna,mejaredaksi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Natuna Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jumat (08/05/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Natuna, Rudi, dan dihadiri Bupati Natuna, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam pembahasannya, DPRD menilai masih tingginya ketergantungan Kabupaten Natuna terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi kemandirian fiskal daerah.
“Kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih perlu ditingkatkan agar Natuna tidak terus bergantung pada dana transfer. Pemerintah daerah harus mulai memperkuat sektor unggulan dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal,” ujar Ketua DPRD Natuna, Rudi.
Rekomendasi DPRD itu merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus terhadap LKPJ Bupati yang sebelumnya disampaikan pada rapat paripurna 27 Maret 2026 lalu. Catatan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan ke depan.
Selain menyoroti PAD, DPRD juga meminta pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Pengelolaan anggaran harus lebih efektif, transparan, dan fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah sektor strategis turut menjadi perhatian DPRD, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengembangan sektor perikanan, UMKM, pariwisata, dan ketenagakerjaan.
DPRD juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja OPD secara objektif dan akuntabel agar pelaksanaan program pembangunan berjalan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Natuna.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD kepada Bupati Natuna sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
