Tanjungpinang,mejaredaksi – Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kepulauan Riau (Kepri) diperiksa dalam evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan salah satu SPPG yang diperiksa berada di Natuna dan telah melengkapi Sertifikat Laik Higiene (SLHS).
“Ini kita sudah dua ya, Senggarang di Tanjungpinang dan Natuna. Kemarin yang di Natuna, tapi sudah melengkapi SLHS,” ucapnya, Rabu (16/9/2026).
Ia menegaskan bahwa SPPG yang belum melengkapi SLHS tidak dapat melanjutkan operasional. BGN Koordinator Wilayah Riau dan Kepri dapat merekomendasikan penutupan sementara hingga persyaratan tersebut dipenuhi.
“Kalau memang tidak melengkapi LHS-nya, dari BGN Koordinator Wilayah dari Riau dan Kepri itu merekomendasikan untuk ditutup sementara,” katanya.
Selain SLHS, sumber air yang digunakan dalam operasional SPPG turut menjadi perhatian pemerintah. Nyanyang menyebut asal sumber air harus jelas dan memenuhi standar yang ditetapkan.
“Sumber airnya memang harus ada standardisasinya. Kalau sumber bor, ataupun air dari mana harus ada,” tegasnya.
Persoalan lain ditemukan pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Menurutnya, sejumlah bagian IPAL pada SPPG yang diperiksa belum sesuai standar dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis BGN.
Pemerintah meminta pengelola memperbaiki fasilitas serta segera melengkapi persyaratan agar operasional MBG dapat berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan juga dilakukan bersama perangkat RT/RW, kelurahan, desa, kecamatan, hingga aparat penegak hukum.
Ia menyebutkan pengawasan lintas sektor diperlukan untuk menjaga keberlangsungan program sekaligus memastikan keamanan penerima manfaat.
“Karena ini adalah untuk keberlangsungan anak-anak kita semuanya. Jangan sampai nanti program ini berjalan terus, tetapi tidak maksimal,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Menurutnya, pengawasan bersama diperlukan agar setiap persoalan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Dari media juga mengawasi, dari perangkat mengawasi, dan kami dari pemerintah daerah sama-sama ikut mengawasi kegiatan tersebut,” pungkasnya.
