Tanjungpinang, mejaredaksi – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, resmi mengukuhkan Kepengurusan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Kepulauan Riau periode 2024-2027, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna.
Acara ini berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Kamis (12/12/2024), bersamaan dengan Rapat Pleno TPAKD yang bertema Sinergi Membangun Kepri: Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Inklusif demi Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau.
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, Kepala OJK Provinsi Kepri, Sinar Danandjaya, serta perwakilan Forkopimda Kepri, Asisten Ekbang Luki Zaiman, dan sejumlah Kepala OPD.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi terhadap langkah proaktif pemerintah daerah dalam membentuk TPAKD di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau.
“Dengan hari ini mengukuhkan TPAKD di Batam, Bintan, dan Natuna, seluruh wilayah Kepulauan Riau kini memiliki TPAKD yang siap berperan aktif dalam memperluas akses keuangan di daerah,” ujar Gubernur.
Ansar juga menekankan bahwa pembentukan TPAKD merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang bertujuan memperkuat akses keuangan yang inklusif demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh provinsi.
Sementara itu, FKIJK diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kepulauan Riau.
“FKIJK harus menjadi motor penggerak yang mendukung TPAKD dan mewujudkan perlindungan konsumen yang kredibel dan andal,” kata Gubernur.
Kepala OJK Provinsi Kepri, Sinar Danandjaya, mengungkapkan bahwa Kepri memiliki berbagai lembaga jasa keuangan yang mendukung ekosistem ekonomi daerah, antara lain 34 bank umum, 46 BPR, dan 77 perusahaan asuransi.
“Kami berharap semua lembaga ini dapat bersinergi dalam FKIJK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan terbentuknya TPAKD di seluruh kabupaten/kota dan FKIJK yang lebih kuat, diharapkan akses keuangan yang lebih inklusif dapat tercipta, memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi di Kepulauan Riau.
Editor: Andri
